Home / Politik

Rabu, 25 Januari 2023 - 16:39 WIB

PPP dan PAN Rawan Tidak Lolos Parlemen

Grafis bursa elektoral Parpol 2024, hasil survey Algoritma Research and Consulting (ARC) Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024, Antara Elektabilitas dan Resistensi

Grafis bursa elektoral Parpol 2024, hasil survey Algoritma Research and Consulting (ARC) Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024, Antara Elektabilitas dan Resistensi

Pontianak. Dua partai politik, PPP dan PAN berpotensi rawan tidak lolos ke parlemen alias sulit mencapai Paliamentary Threshold 4% pada Pemilu 2024.

Demikian terungkap dalam hasil survey Algoritma Research and Consulting (ARC) Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024, Antara Elektabilitas dan Resistensi. Survey periode 19 hingga 30 Januari 2023 ini melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner 1.214 responden di seluruh Indonesia.

Fajar Nursahid, Direktur Riset dan Program ARC dalam keterangan pers kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Rabu (25/1/2023) menjelaskan, pada umumnya partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen seperti PKB, Demokrat, PKS diperkirakan lolos ambang batas parlemen.

“Namun PPP dan PAN berpotensi rawan tidak lolos ke parlemen. Sementara itu, peluang partai-partai baru dalam kompetisi elektoral tidak cukup menjanjikan,” kata Fajar.

Dari hasil survey itu, kata Fajar, PDIP pada Pemilu 2024 masih berada di puncak kompetisi elektoral dengan perolehan sebesar 22,1%, diikuti Partai Gerindra (12,2%), Partai Nasdem (7,9%) dan Golkar (7,6%).

Baca juga:  Satono: Pilkada Jangan Rusak Kerukunan

Survei yang mewakili penduduk usia dewasa atau usia pilih secara nasional ini menghasilkan level elektoral partai dari yang terbesar hingga terkecil adalah PDIP (22,1%), Gerindra (12,2%), Nasdem (7,9%), Golkar (7,6%), PKB (6,8%), Demokrat (5,3 %), PKS (4,2%), PPP (2,2%), PAN (1,9%), Perindo (1,6%), Partai Buruh (0,8%), PBB (0,5%), Partai Gelora (0,4%), PSI (0,2%), Partai Hanura (0,2%).

Golput

Di luar itu, terdapat 1,4% responden menyatakan tidak akan memilih alias golput. Sebanyak 15,1% merahasiakan pilihannya dan 9,7% tidak menjawab. Pada saat survei ini dilakukan, Partai Ummat belum dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024 sehingga namanya belum masuk ke dalam survei.

Menurut Fajar, pemilih cukup rasional karena menimbang program kerja (43%) sebagai pertimbangan utama dalam memilih partai politik. Selain itu, calon presiden yang diusung (18%) juga menjadi alasan yang ditimbang oleh pemilih.

Baca juga:  Warga Sambas Sampaikan Aspirasi kepada Prabasa, Apa Saja

Hal ini memungkinkan terjadinya ‘efek ekor jas’ dalam Pemilu 2024 nanti, dimana Capres yang diusung berdampak terhadap raihan elektoral partai politik. Hasil survei menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi partai politik baru karena peta politik sudah jenuh.

Partai lama relatif dominan menjadi pilihan masyarakat (65%), hanya sedikit (8%) masyarakat yang menimbang akan memilih partai baru. Dengan demikian, kehadiran partai baru tidak cukup punya peluang dalam dinamika kontestasi elektoral.

Selain memiliki elektabilitas, partai-partai politik juga memilliki resistensi. Tingkat resistensi yang dimiliki partai menjadi gambaran, partai yang memiliki elektabilitas tinggi juga menghadapi tingkat penolakan dari mereka yang bukan pemilih partai tersebut.

Hal ini ditunjukkan, PDIP sebagai contoh, memiliki resistensi sebesar 17% di luar pemilihnya. Demikian pula dengan beberapa partai lain seperti PKS, resistensi publik di luar pemilihnya ada sebesar 4,5%. Sementara PSI memiliki resistensi sebesar 5,5%.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie

Share :

Baca Juga

anies dan ahy

Politik

Makin Dekat, Anies Sambut AHY di Formula E
Maman Abdurrahman Ketua TKD Prabowo Gibran Provinsi Kalbar

Politik

Maman: Hanya Pengkhianat yang Tolak IKN
Peluncuran Pilkada

Politik

Tahar Ditabuh Pertanda Pilkada Sambas 2024 Dimulai
Uji Caleg 2024

Politik

BEM IAIS Sambas Segera Uji Caleg 2024
Ketua KPU Provinsi Kalbar

Politik

Dorong Kuantitas dan Kualitas Partisipasi Pemilih
M Hafiddin Pembina FWLSm Kalimantan Barat

Politik

Semua Elemen Bersatu Wujudkan Kapuas Raya
pontianak-times.co.id

Politik

Komite Aksi Politik Indonesia Perkasa, Terbentuk
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan da Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat menandatagani naskah kerjasama Perdata dan Tata Usaha Negara.

Politik

KPU Kalbar dan Kejati Perkuat Pengawalan Hukum Pemilu
error: Content is protected !!