Pontianak. Menjelang tahun-tahun terakhir pemerintahannya, pamor Presiden Jokowi (Joko Widodo) cenderung meredup.
“Pendukung maupun non pendukung Jokowi cenderung menolak isu-isu politik yang selama ini dikaitkan dengan kepentingan politik Jokowi pasca mengakhiri jabatan presidennya,” kata Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting (ARC) Aditya Perdana, Rabu (25/1/2023).
Meredupnya pamor Jokowi itu tergambar dari survey Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024, Antara Elektabilitas dan Resistensi yang dilaksanakan Algoritma Research and Consulting (ARC). Survey 19 Januari 2023 ini melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner 1.214 responden di seluruh Indonesia.
“Isu perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode presiden, sampai pada perlunya Jokowi membentuk partai politik cenderung kurang disambut positif oleh pendukung maupun non pendukungnya,” kata Aditya dalam rilis hasil survey yang disampaikan kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat.
Selain itu, kata Aditya, pengaruh Jokowi terhadap pilihan Capres di 2024 juga tidak serta merta akan memberikan insentif elektoral bagi capres yang diusungnya. “Kami rasa temuan ini bisa jadi masukan berharga untuk presiden dalam menentukan langkah-langkahnya dari sisi tugas kepresidenan maupun langkah politiknya,” terang Aditya.
Terkait wacana penundaan pemilu dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan sekelompok elit politik, masyarakat merespon negatif. Sebanyak 76% masyarakat tidak setuju jika pemilu ditunda, sedangkan yang menyatakan ketidaksetujuannya jika masa jabatan presiden diperpanjang sebanyak 66%.
“Penyikapan masyarakat yang cenderung tidak setuju tersebut dikemukakan relatif merata, baik oleh pendukung maupun non pendukung Jokowi. Penolakan yang merata tersebut menggambarkan bahwa publik menginginkan Pemilu 2024 berjalan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tambah Aditya.
Kepuasan Kinerja
Hasil survei kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin secara umum menunjukkan masyarakat puas. Tingkat kepuasannya berada di angka yang relatif moderat (61%). Terdapat kecenderungan penilaian kepuasan terhadap kinerja pemerintah masih dipengaruhi oleh sikap partisan.
Pendukung Jokowi lebih mengapresiasi kinerja pemerintah (ditunjukkan oleh 78% responden yang puas) dibandingkan yang bukan pemilih Jokowi (38%).
Kondisi penyelenggaraan pemerintahan seperti menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penyediaan infrastruktur dipersepsi relatif baik oleh masyarakat, dengan tingkat kepuasan di atas 70%.
Sementara itu, pendapat masyarakat terkait penyediaan jaminan berpendapat dan peningkatan kesejahteraan sosial relatif moderat (60%). Terkait hal ini, penting dicatat bahwa pemberantasan korupsi, penguatan kondisi ekonomi dan penegakan hukum merupakan aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat penilaian ketidakpuasan tertinggi dibandingkan lainnya.
Pembangunan infrastruktur merupakan program yang dianggap paling berhasil di mata masyarakat. Sebaliknya, program perekonomian (seperti KUR dan penanganan UMKM) dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.
Pada saat yang sama, penyelenggaraan bantuan sosial oleh pemerintah dinilai berhasil sekaligus gagal oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan polarisasi masyarakat penerima bantuan dan non-penerima bantuan, yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara kedua kelompok masyarakat tersebut.
Masyarakat relatif yakin (63%) kinerja pemerintahan Jokowi dalam sisa periodenya dua tahun ke depan dapat lebih baik lagi. Keyakinan masyarakat terkonfirmasi baik pada pemilih Jokowi- Ma’ruf (76%) maupun pemilih Prabowo-Sandiaga (51%).
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie
