Home / Hukum

Kamis, 20 Juli 2023 - 20:29 WIB

Penjara Penuh, Pipit Sebut Ultimum Remedium

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto didampingi Kabid Humas Kombes Pol Raden Petit Wijaya, Ketua PWI dan Kepala Stasiun TVRI Kalbar

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto didampingi Kabid Humas Kombes Pol Raden Petit Wijaya, Ketua PWI dan Kepala Stasiun TVRI Kalbar

Pontianak. Beban negara untuk memberi makan tahanan terus membengkak setiap tahunnya, akibat pemidanaan. Untuk itu, Polri mengupayakan penerapan ultimum remedium.

“Untuk memberi makan tahanan itu ternyata hampir 3 triliun dalam setiap tahunnya. Makanya kita terapkan ultimum remedium dan restoratif justice dalam penegakkan hukum,” kata Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, Kamis (20/7/2023) dalam kegiatan coffee morning bersama wartawan di Grand Mahkota Pontianak.

Ultimum remedium adalah asas hukum yang menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir dalam penegakan hukum. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi, maka jalur lain itu yang didahulukan.

Baca juga:  Daftar Barang Bukti Perkara Ferdy Sambo

“Kalau kita membalas seseorang yang melakukan pelanggaran kejahatan dengan pemidanaan, coba bayangkan setiap harinya negara ngasih makan tahanan,” kata Pipit.

Pipit memberikan gambaran, setiap kasus pidana yang masuk ke kepolisian dan berlanjut ke kejaksaan hingga ke pengadilan. “Negara yang kasih makan semua. Emangnya APBN kita berapa besar,” kata Pipit seraya menyebut kasus narkoba di setiap Lapas dan Rutan meyoritas kasus narkoba.

Selain ultimum remedium, Pipit juga menjelaskan terkait perangkat regulasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Perpol ini tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Baca juga:  5 Advokat Peradi Pontianak Bersaing Ketat

Keadilan restoratif ini merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian.

“Kita melakukan transformasi penegakan hukum dengan mengedepankan asas keadilan. Berbicara mengenai penegakan hukum adalah manfaatnya dahulu, kemudian keadilan dan kepastian,” ujar Pipit.

Pada kesempatan itu, Pipit menguraikan tugas utama Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menegakkan hukum.

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Kejati Kalbar dan UPBU Rahadi Oesman Ketapang resmi menandatangani kerja sama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Hukum

UPBU Ketapang & Kejati Kalbar Teken Kerja Sama Hukum Datun
Firdaus SMSI

Hukum

2000 Perusahaan Pers Siap Gugat KUHP ke MK
Tersangka dan korban TPPO

Hukum

Satgas TPPO Sambas Selamatkan Wanita Muda
Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie usai diperiksa majelis hakim sebagai saksi perkara korupsi yang sekarang telah vonis.

Hukum

Dikritik Kasus Korupsi, Walikota Singkawang Polisikan Sejumlah Aktivis
Tahanan KPK

Hukum

Adik Bupati Muna Pemberi Suap Ditahan KPK
Putusan Tipikor Bank Kalbar Cabang Singkawang

Hukum

Herawan: Kasus Bank Kalbar Singkawang Ranah Perdata
Tm Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menggeledah rumah di Jalan Pak Benceng Komplek Kurnia 1A Nomor 5B, Pontianak, terkait tata niaga tambang bauksit.

Hukum

Kasus Bauksit, Kejati Kalbar Geledah Rumah di Jalan Pak Benceng Pontianak
Barang bukti yang diamankan penyidik Polres Singkawang dari para terduga pelaku pembunuhan Aliat.

Hukum

Peran Adik di Balik Penembakan Pengusaha di Singkawang
error: Content is protected !!