Home / Ekonomi

Senin, 17 Oktober 2022 - 23:45 WIB

Massa Gabungan Kepung Pemkot Singkawang

Para pedagang membentangkan spanduk penolakan revitalisasi Pasar Beringin oleh investor.

Para pedagang membentangkan spanduk penolakan revitalisasi Pasar Beringin oleh investor.

Singkawang. Massa gabungan pedagang, buruh, tani dan mahasiswa kembali akan berdemo menolak revitalisasi Pasar Beringin oleh pihak investor, Selasa (18/10/2022) pagi hari.

Massa gabungan yang diperkirakan mencapai 1500 orang ini akan mengarahkan demo ke Kantor Pemkot Singkawang. Persiapan dalam memperjuangkan penindasan kepada para pedagang tersebut dilakukan lantaran belum ada jawaban atas tuntutan demo sebelumnya, Rabu (28/9/2022) di DPRD Singkawang.

“Rencana demo ini sudah kami rancang matang selama seminggu melakukan diskusi di sekretariat,” kata Nasikhi, Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Beringin Singkawang (FOKPABES) kepada pontianak times, Senin (17/10/2022).

Menurut Nasikhi, para pedagang tetap dalam pendirian menolak revitalisasi pasar beringin oleh pihak investor. Apapun rencana Pemkot Singkawang, pihaknya akan mempertahankan pasar dari tangan investor.

“Silakan revitalisasi tetapi tolong usir investor karena akan memberatkan para pedagang atas mahalnya harga los dan kios. Masih ada skema pendanaan pemerintah untuk merevitalisasi pasar melalui sharing APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN,” ujar Nasikhi.

Nasikhi menjelaskan secara rinci alasan penolakan terhadap investor itu merugikan para pedagang. Para pedagang dipaksa mencicil angsuran kios dengan harga tinggi. Padahal selama ini hanya menyetor retribusi bulanan sebesar Rp70 ribu.

Ukuran kios pun, kata dia, tidak memadai atau tidak sesuai standar dengan yang ada selama ini. “Itu sebagian kecil saja alasan penolakan. Masih banyak hal yang kami anggap sangat merugikan pedagang dan efeknya akan berimbas kepada pelaku pasar lainnya. Tidak terkecuali masyarakat selaku konsumen,” kata Nasikhi.

Nasikhi menjelaskan revitalisasi yang sudah masuk tahap peletakan batu pertama itu harus dikaji lagi dengan menyerap keinginan dan kemampuan ekonomi para pedagang. Hal tersebut hendaknya  harus  melalui transparansi, musyawarah bersama melibatkan pedagang, pemerintah kota serta OPD terkait.(rdo)

Share :

Baca Juga

Uang rupiah baru 2022

Ekonomi

BI Luncurkan Tujuh Uang Kertas Rupiah Baru
Jokowi menandatangani prasasti Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Ekonomi

Presiden Persilakan Usul Ganti Nama Kijing
JNE Goll Aboarsi

Ekonomi

JNE Ajak Optimalisasi Bisnis Online
Konjen RI Kuching di stand Taste of Asia

Ekonomi

Produk UMKM Sambas Tampil Menarik di Taste of Asia
Airlangga Hartarto Menko Perekonomian

Ekonomi

Airlangga Yakin Ekonomi Kalbar Tumbuh 10%
Jipremium

Ekonomi

JIPREMIUM 2022 Jembatan Kerjasama Korea dan Indonesia
Revitalisasi Pasar Beringin

Ekonomi

Stop Revitalisasi Pasar Beringin di Akhir Jabatan
Irjen Kementan RI

Ekonomi

Waspada Ancaman Krisis Pangan Dunia
error: Content is protected !!