Jakarta. Temu Bisnis Tahap VI yang diselenggarakan selama tiga hari yang berakhir, Sabtu (5/8/2023) di Jakarta International Expo (JIExpo), berhasil meraup transaksi Rp29,5 triliun.
Jumlah transaksi Rp29,5 triliun dari Temu Bisnis Tahap VI ini terdiri dari transaksi oleh Kementerian/Lembaga sebesar Rp18,5 triliun dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar Rp11,34 triliun.
Rinciannya, yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp16,13 triliun, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp13,4 triliun.
Temu Bisnis VI merupakan hasil kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kegiatan yang dimulai sejak Kamis (3/8/2023) ini mengusung Tema ‘Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa’
Temu Bisnis VI merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sebelum pelaksanaan Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar Rp420,7 triliun, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan selama 9 hari menjadi Rp448,8 triliun.
Kemenkumham
Kemenkumham dalam kegiatan tersebut secara khusus menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup secara resmi Temu Bisnis Tahap VI di JIExpo, Sabtu (5/08/2023).
Edward berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja PDN harus terus digelorakan.
Menurut pria yang akrab disapa Eddy ini, Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja PDN sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir 2023.
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
