Pontianak. Pengusutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan ditunda sejenak hingga Pemilu 2024 usai. Penundaan itu berlaku bagi calon legislatif (Caleg) dan peserta Pemilu 2024.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung (Inja) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Inja RI Nomor 6 Tahun 2023 yang ditandatangani Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr H ST Burhanuddin SH MM ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, 21 Agustus 2023.
Inja Ri Nomor 6 Tahun 2023 memuat sebelas instruksi yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
Kesebelas instruksi itu adalah, Kesatu: Melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing guna mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Instruksi kedua, melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Ketiga, melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, pada saat, maupun setelah diselenggarakannya pemilihan umum.
Kelima, penanganan laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota legislatif dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Keenam, menunda proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota legislatif sejak ditetapkannya dalam daftar calon sementara sampai dengan selesainya seluruh tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Tindak Pidana Korupsi
Secara khusus, dalam Inja tersebut menginstruksikan dalam hal penangan tindak pidana korupsi. Hal itu tertuang dalam Inja butir Ketujuh yang menyatakan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota Legislatif sebelum dikeluarkannya Instruksi ini tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedelapan: Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum.
Kesembilan: Menjaga dengan sungguh-sungguh marwah penegakan hukum untuk tidak digunakan sebagai alat kepentingan dan/atau politik praktis bagi kelompok manapun yang dapat mempengaruhi dan/atau mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Kesepuluh: Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung secara berjenjang pada kesempatan pertama. Kesebelas: Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
