Home / Hukum

Rabu, 5 November 2025 - 17:08 WIB

Kejari Sumba Timur Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Pilkada

Kejari Sumba Timur menggelar pers rilis penetapan tiga tersangka korupsi dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024.

Kejari Sumba Timur menggelar pers rilis penetapan tiga tersangka korupsi dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024.

Sumba Timur — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur menetapkan tiga pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur sebagai tersangka, Selasa (4/11/2025).

Ketiga tersangka itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024.

Kepala Kejari Sumba Timur Akwan Anas mengatakan ketiga tersangka masing-masing berinisial SBD, selaku Sekretaris KPU Sumba Timur; SL, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan SR, selaku Bendahara KPU Sumba Timur.

Tim penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka setelah memeriksa 30 saksi dan dua ahli, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti surat yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana hibah Pilkada 2024.

Baca juga:  Pembunuh Driver Ojol Terancam 15 Tahun Penjara

Para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan penyimpangan anggaran, antara lain melakukan pemborosan penggunaan dana, rekayasa laporan keuangan, dan mark-up belanja kegiatan pemilihan kepala daerah.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan ahli, ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp3.792.623.742,” ujar Akwan.

Angka tersebut sesuai hasil audit Dr. Hernold Ferry Makawimbang, MSi MH, ahli hukum keuangan negara yang ditunjuk dalam perkara ini.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga:  Kejari Sumba Timur Selamatkan Rp1,1 Miliar dari Korupsi PT ASTIL dan Dana Desa

Sebagai alternatif, penyidik juga menyertakan subsidiair Pasal 3 ayat (1) dan lebih subsidiair Pasal 9 Undang-Undang Tipikor, jo pasal yang sama dalam KUHP.

Tim penyidik juga melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-519, 520, dan 521/N.2.16/Fd.1/11/2025. Penahanan dapat diperpanjang bila diperlukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini akan berlanjut ke tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.[ks]

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Meme SARA

Hukum

Napi Adu Domba Ida Dayak dan Ustaz Hatoli
pontianak-times.co.id

Hukum

Fakta Dibalik Gerebek Oknum BKD Pontianak
Perjanjian HGB diatas HPL PT Palapa

Hukum

Urus Parpol, TCM Mangkir Panggilan Jaksa
Nadiem Anwar Makarim (NAM), mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) periode 2019–2024

Hukum

Nadiem Resmi Tersangka, Huni Rutan Salemba
Proses penyerahan tersangka dan barang bukti korupsi APBDes dua desa di Kabupaten Sintang, Rabu (25/2/2026) di Kantor Kejati Kalbar.

Hukum

Dua Tersangka Korupsi APBDes Sintang Diserahkan ke Jaksa
Perdagangan Manusia

Hukum

Korban Perdagangan Manusia Terus Meningkat
Benny K Harman saat rapat kerja Komisi III DPR-RI bersama Jaksa Agung, Senin (14/6/2021) di Gedung Parlemen, Senayan,

Hukum

Ternyata ada Kajati dan Kajari Main Proyek
Lukas Enembe

Hukum

Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap KPK
error: Content is protected !!