Pontianak. Dalam seminggu terakhir sejak Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Kalbar, Sabtu (9/7/2024), serangan negatif terkait Pilgub Kalbar terus mengalir. Golkar Kalbar tangkis serangan tersebut.
Serangan negatif itu menyerang Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Maman Abdurahman lantaran pernyataannya yang kemudian diinterpretasikan menyimpang. Terkait hal ini DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar menggelar jumpa pers, Kamis(12/9/2024) di Aming Coffee Jalan Veteran Pontianak.
Sekretaris DPD Golkar Kalbar, Ir H Pabasa Anantatur MH meluruskan isu negatif yang pertama adalah pembacaan Pandangan Umum (PU) berupa usulan mencabut jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Kalbar, Ria Norsan.
Usulan itu dibacakan Arif Rinaldi yang juga putra kandung Ria Norsan, Cagub Kalbar yang diusung PDIP, Hanura dan PPP. Pemecatan itu juga akibat Norsan selaku Ketua Wantim Golkar berpindah haluan dalam hal pengusungan Parpol.
Posisi Norsan digantikan Didi Haryono yang mendampingi Sutarmidji dalam Pilgub 2024. Hingga saat ini, Norsan belum memastikan dirinya berpindah ke Parpol mana. Hal ini terungkap dalam pernyataan Norsan yang baru akan menjadi kader PDIP jika dirinya menang dalam Pilgub 2024.
“Usulan PU itu dari Organisasi Mendirikan, Didirikan, Sayap Partai, dan Hasta Karya Partai Golkar. Kemudian menyepakati bahwa yang membacakan dari AMPI Kalbar. Kebetulan Ketua AMPI Kalbar, adalah Arief Rinaldi,” kata Prabasa Anantatur.
Namun, pemberitaannya terkesan memojokan Maman Abdurahman selaku Ketua DPD Golkar Kalbar. Media sosial pun seolah tanpa komando, langsung memberondong dengan berbagai konten yang menurut internal Golkar Kalbar adalah sesuatu yang negatif. Dampaknya terhadap Paslon yang diusung Golkar Kalbar dalam Pilgub maupun Pilkada di setiap Kabupaten dan Kota se-Kalbar.
“Pembacaan PU tersebut oleh Arief Rinaldi, tanpa ada paksaan. Semuanya telah disepakati sesuai mekanisme dari Organisasi Mendirikan, Didirikan, Sayap Partai, dan Hasta Karya Partai Golkar,” kata Prabasa.
Mekanisme
Bagaimana mekanisme itu, Prabasa menerangkan mekanisme pembacaan PU masing-masing oleh ormas didirikan, mendirikan, sayap dan hasta karya. “Kesepakatanya yang membacakan adalah AMPI Kalbar yang diketuai Arif Rinadli. Kemudian publik terkesan memojokan bahwa Arif Rinaldi disuruh Ketua Golkar Kalbar. Padahal itu hasil musyawarah dan mufakat,” kata Prabasa.
Dalam kondisi ini, Arif Rinaldi tentu saja tetap berani membacakan PU Rakerda dan Rapimda mengenai Pilkada tersebut. Keberanian itu karena dirinya adalah kader Golkar, Ketua AMPI Kalbar, sekaligus Caleg Terpilih dari Golkar pada Pemilu Legislatif 2024 untuk DPRD Provinsi Kalbar. Arif telah menunjukkan dirinya adalah kader yang loyal terhadap Parpol yang membesarkannya.
“Muncul pula penafsiran lain di medsos seolah pembacaan pemecatan itu datangnya dari Arif sendiri untuk membangun kesan pendzaliman terhadap ayahnya. Semua itu intrik-intrik yang tidak benar,” kata Prabasa seraya mengajak publik agar tidak termakan kampanye hitam.
Hasil Mufakat
Di tempat berbeda, Ketua DPD AMPI Kalbar Arief Rinaldi menjabarkan pembacaan PU oleh dirinya dalam acara Rakerda-Rapimda Golkar merupakan hasil mufakat dari Hasta Karya dan juga organisasi sayap partai yakni AMPG dan KPPG.
“Terpilihlah organisasi Hasta Karya yakni AMPI Kalbar untuk membacakan hasil Pandangan Umum Rakerda-Rapimda tersebut. Saya sebagai ketua AMPI KAlbar membacakan di depan forum,” kata Arif.
Arif menyadari dirinya sebagai kader partai Golkar, sehingga harus tegak lurus dan loyal dengan kebijakan Partai Golkar.
Materi pembacaan PU tersebut memperkuat soal dukungan Golkar Kalbar kepada pasangan Sutarmidji-Didi Haryono. Pada bagian 1 PU itu berisi pertimbangan dengan memperhatikan perkembangan politik di Kalbar dalam Pilkada serentak 2024, maka Partai Golkar harus mampu menyuarakan dan mendengarkan keinginan masyarakat Kalbar sesuai doktrin karya-kekaryaan.
Maka, organisasi Hasta Karya dan sayap organisasi Golkar Kalbar mengusulkan mencabut keputusan Rakerda-Rapimda tahun 2023 tentang penetapan Maman Abdurahman sebagai calon Gubernur Kalbar. Selanjutnya memberikan mandat penuh kepada Sutarmidji-Didi Haryono sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2024-2030, sebagaimana B1.KWK diterbitkan DPP Partai Golkar.
Poin kedua PU yang dibacakan Arif, mencabut posisi bapak Drs Haji Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar dan selanjutnya mengusulkan Irjen Pol (Purn) Didi Haryono SH MH sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalbar. Poin ketiga mendukung keputusan Munas Partai Golkar Tahun 2024 dan seluruhnya.
Isu Negatif Lain
Jumpa Pers di Aming Coffee Jalan Veteran Pontianak, Kamis(12/9/2024) juga menjawab huru-hara informasi berkaitan pernyataan Ketua DPD Golkar Provinsi Kalbar, Maman Abdurahman yang terjadi pemenggalam dalam pernyataan politiknya.
Media sosial lebih fokus pada frasa tantangan bagi yang mengaku “Paling Dayak dan Paling Muslim” tetapi tidak menyimak secara utuh pernyataan itu.
“Sebaiknya publik membaca pernyataan itu secara utuh. Pak Ketua Golkar itu bicara jelas kok. Jangan selalu mengaitkan isu Pilkada dengan menonjolkan kedaerahan, kesukuan. Dampaknya Kalbar akan susah maju kalau selalu menonjolkan soal etnis,” kata Prabasa dalam jumpa pers itu.
Prabasa menguraikan maksud pernyataan Ketua Golkar DPD Golkar Kalbar itu agar semua pihak menyebarkan visi-misi tanpa membawa isu kedaerahan atau kesukuan. Hal itu semata-mata ditujukkan agar semua pihak berkompetisi secara sehat untuk bersama-sama membangun Kalbar.
“Sebab, siapapun nantinya terpilih sebagai guberur dan wakil gubernur Kalbar untuk lima tahun ke depan, harus bisa membangun Kalbar lebih maju dan berkembang,” kata Prabasa.(dra/tim)
Update Berita, ikuti Google News
