MEMPAWAH – Gemawan menggelar dialog Multipihak Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender dan Adaptasi Perubahan Iklim di Aula Kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mempawah, Kamis (4/6/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, berkeadilan gender, dan tangguh menghadapi perubahan iklim.
Dialog tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di antaranya BAPPERIDA Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan PTSP.
Stakeholders lainnya, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, UPT KPH Wilayah Mempawah, BPBD, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sadaniang, JARING PEDAS Mempawah, Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah (SPKM), pegiat Gemawan tingkat desa, serta kelompok tani dan masyarakat dampingan Gemawan.
Koordinator Gemawan Wilayah Mempawah, Lani Ardiansyah atau Ucup, mengatakan dialog ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
“Melalui kegiatan ini kami menghadirkan ruang dialog yang melibatkan OPD dan kelompok masyarakat dampingan Gemawan agar program pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Ucup, perubahan iklim semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama perempuan dan petani yang bergantung pada sumber daya alam. Karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif guna memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan berkelanjutan.
Kolaborasi
Staf Ahli Bupati Mempawah, Kurdiah, mengapresiasi peran Gemawan dalam mendampingi masyarakat dan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Kurdiah menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah mencapai 8,24 persen, dengan sektor pengolahan menyumbang sekitar 25 persen terhadap pertumbuhan tersebut.
Menurutnya, peningkatan kapasitas perempuan dan petani menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Saya berharap program pendampingan Gemawan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mempawah,” ujarnya.
Selain membahas aspek ekonomi, forum tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan akses, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan daerah. Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan ekonomi keluarga, dan adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas.
Dewan Pengurus Gemawan, Hermawansyah, mengatakan sinkronisasi kebijakan pembangunan responsif gender menjadi langkah awal untuk memperkuat peran perempuan melalui pembentukan kelompok Perempuan KUAT di Kabupaten Mempawah.
Menurutnya, konsep Perempuan KUAT berfokus pada pengembangan kapasitas perempuan di bidang kepemimpinan, usaha ekonomi, agroforestri, dan pemanfaatan teknologi.
“Harapan kami, lahir perempuan yang kuat dalam kepemimpinan, usaha, agroforestri, dan teknologi sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah,” katanya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Gemawan menerapkan pendekatan 3R, yakni Recognition (rekognisi), Representation (representasi), dan Redistribution (redistribusi). Pendekatan ini mendorong pengakuan terhadap peran perempuan, memperluas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.
Penguatan Kapasitas
Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mempawah, Nuni, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menilai penguatan kapasitas perempuan harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah, terutama untuk menghadapi perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi.
“Saya sangat mendukung program pembangunan responsif gender dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan Gemawan di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.
Melalui dialog ini, para pemangku kepentingan membangun komitmen bersama untuk mengintegrasikan perspektif gender dan adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan serta program pembangunan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.[iz/cit-jour]
Edtor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
