Kamis, 22 Juli 2021 - 21:07 WIB

Universitas Indonesia Menanggung Malu

Kampus Universitas Indonesia. foto: dokumen web UI

Jakarta. Nama besar Universitas Indonesia (UI) telanjur tercoreng akibat ulah rektornya, Ari Kuncoro. Eksponen aktivis alumni UI lintas angkatan menuntut Ari dipecat meski yang bersangkutan telah mundur dari rangkap jabatan di perusahaan plat merah, menyusul terbitnya statuta terbaru Presiden Joko Widodo.

Dalam surat elektronik yang diterima redaksi newscafe-online.com dan pontianak-times.co.id, Kamis (22/7/2021) dari narahubung Edy Kuscahyanto menyebutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI merupakan noda hitam bagi dunia akademik, khususnya UI. Regulasi yang baru telah menghilangkan ketentuan sebelumnya bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara.

Menurutnya, UI dalam catatan sejarah merupakan universitas yang pernah memelopori kebenaran, kejujuran, dan keadilan di tanah air, sebagaimana moto UI, Veritas-Probitas-Justisia. UI juga memikul tanggungjawab sosial dan kebangsaan untuk meneladankan kebenaran, kejujuran, serta nama baik UI dan penghargaan masyarakat yang didapatkan selama ini.

Karena itu eksponen aktivis alumni UI menyatakan dan menuntut agar Rektor UI mengundurkan diri. Para eksponen aktivis itu diantaranya Prof Dr Lukman Hakim (Ketua Dewan Mahasiswa/DM 1978), Dr Chandra Motik (mantan Ketua Iluni FH), Dr Dipo Alam (Ketua DMUI 1975), Dr Tubagus Haryono (mantan Ketua Iluni FMIPA), Moh Peter Sumaryoto (Ketua DM 1981), Edy Kuscahyanto (Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa – MPM 1982), Dr Fadli Zon (mahasiswa teladan UI), dan Matnoer (Ketua BEM).

Diubahnya PP tersebut sekadar memenuhi kebutuhan pribadi seorang rektor yang merupakan skandal hukum, moral dan akademis
PERNYATAAN SIKAP ALUMNI DAN AKTIVIS UI

Tuntutan dan jumlah eksponen aktivis yang menyatakan sikap terus bertambah. Mereka menandatangani pernyataan bertajuk ‘keprihatinan dan rasa malu alumni UI’ atas kasus tersebut. Diperparah dengan revisi PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021.

Lebih lanjut dari butir pernyataan sikap menyebutkan diubahnya PP tersebut sekadar memenuhi kebutuhan pribadi seorang rektor yang merupakan skandal hukum, moral dan akademis. Kejadian tersebut merupakan aib bagi yang pernah menuntut ilmu di UI dan kini merupakan bagian dari warga masyarakat luas. Hal tersebut berpotensi menjadi stigma negatif yang berkelanjutan.

Kedudukan Universitas, lanjut pernyataan sikap itu, sebagai suluh yang membimbing perjalanan kehidupan bernegara telah semakin surut dengan regulasi Majelis Wali Amanah (MWA), Statuta dan PP yang menempatkannya sebagai sekrup langsung dibawah kekuasaan.

Bahwa institusi MWA, pemilihan rektor dan PP yang mengatur kehidupan universitas semakin menjauhkan dari otonomi kampus, kebebasan akademik dan otoritas ilmiah. Melalui mekanisme penunjukan rektor, fasilitas finansial yang diberikan, menampilkan pimpinan yang tidak bertanggung jawab, jauh dari tuntutan etik yang dipanggulnya.

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie

Berikut ini nama-nama yang menyetujui Pernyataan Keprihatinan dan Rasa Malu Alumni UI: