Singkawang. Penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024, termasuk di Singkawang sarat permainan politis.
Demikian dijelaskan Iwan Gunawan SH, Tokoh Masyarakat Kota Singkawang kepada pontianak times, Rabu (16/11/2022) menyikapi pengajuan nama-nama kandidat Pj Walikota Singkawang.
Permainan politis itu, menurut Iwan, dengan munculnya permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar DPRD Singkawang mengajukan tiga kandidat, selain tiga kandidat yang diajukan Gubernur Kalbar. “Permainan politis itu sangat kontras dimainkan Mendagri,” ujar Iwan.
Iwan menganggap dalam mekanisme penentuan Pj melalui usulan Dewan itu jelas produknya adalah politis melalui campur tangan Partai Politik. Sehingga pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak nanti berpeluang adanya Pj yang tidak netral. Akibatnya nanti, akan banyak terjadi pelanggaran Pilkada.
Seyogyanya, kata Iwan, tiga nama kandidat yang diusulkan gubernur itulah yang digunakan. Sebab, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Dengan adanya surat Mendagri langsung ke DPRD Singkawang, selain berpotensi melanggar UU, juga melecehkan Gubernur Kalbar,” papar Iwan.
Iwan mengharapkan kondisi tersebut jangan dibiarkan. Segenap masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Singkawang perlu berjuang agar menerapkan UU secara murni dan konsekuen.
“Penjabat Walikota Singkawang harus orang yang netral agar pilkada dapat diselengarakan dengan jujur dan adil,” harap Iwan. (dwi)
