Jakarta. Terbongkar sejak lima tahun lalu sejak penetapan tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Irfan Kurnia Saleh (IKS) alias Jhon Irfan Kenway (JIK), Selasa (24/5/2022) dalam dugaan korupsi Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 TNI AU Tahun 2016-2017.
“Untuk perkara ini KPK telah mengumpulkan keterangan, bukti-bukti dan keterangan 30 saksi. Berdasarkan itu, maka penyidik berkeyakinan dengan bukti cukup dan melakukan upaya paksa penahanan terhadap IKS,” kata Firli Bahuri, Ketua KPK dalam siaran langsung jumpa pers, Selasa (24/5/2022) di Gedung KPK Jakarta.
Firli menjelaskan, pihaknya menahan IKS untuk 20 hari kedepan terhitung 24 Mei 2022 hingga 12 Juni 2022 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
IKS merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan Pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG). Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 2017 lalu atas kerja sama KPK dengan Puspom TNI di masa Panglima Jendral Gatot Nurmantyo.
“Konstruksi perkaranya, sekitar Mei 2015, Direktur DJM bersama LP sebagai salah satu pegawai perusahaan AW menemui MS yang saat itu masih menjabat Asisten Perencanaan Anggaran Angkatan Udara di Cilangkap Jakarta Timur,” kata Firli.
Dalam pertemuan itu, papar Firli, membahas akan dilaksanakannya pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 VVIP TNI-AU. IKS yang juga agen AW selanjutnya diduga memasukkan proposal harga kepada MS dengan mencantumkan harga per unit heli AW 101 senilai 56,4 juta US dollar, dimana harga yang disepakati IKS dengan pihak AW untuk 1 unit heli senilai 39,3 juta US dollar atau setara Rp15,5 Miliar.
Firli melanjutkan, pengadaan sempat tertunda karena ada pertimbangan pemerintah akibat kondisi perekonomian yang tidak mendukung. Di tahun 2016, pengadaan kembali dilanjutkan dengan nilai kontrak Rp738,9 Miliar dan metode lelang melalui pemilihan khusus.
Lelang, kata Firli, diikuti dua perusahaan pengadaan. Panitia lelang diduga tetap memercayakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kontrak pekerjaan kepada IKS. Harga penawaran masih sama dengan harga seperti tahapan lelang di 2015 dan disetujui PPK
“Untuk persyaratan lelang yang hanya diikuti dua perusahaan, IKS mengkondisikan dua perusahaannya dan disetujui PPK. Proses pembayaran diduga 100 persen, namun faktanya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak antara lain tidak dipasang pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda,” jelas dia.
Tersangka, papar Firli, melanggat Permen Menhan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemenhan dan TNI. “Akibat perbuatan IKS, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738,9 miliar,” kata dia. (dwi)
