PONTIANAK – Kejati Kalbar memanggil 24 pihak untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang periode 2022 hingga 2024. Mereka terdiri dari 23 direktur utama perusahaan dan satu pimpinan cabang bank.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kalbar. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung secara bertahap pada 10 hingga 17 November 2026.
Kepala Kejati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., mengatakan penyidik mendalami keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana CSR untuk kegiatan Napak Tilas.
“Pemanggilan sejumlah pihak ini merupakan bagian dari proses pendalaman penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri aliran dan penggunaan dana CSR, tetapi juga menggali sejauh mana keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan Napak Tilas tersebut,” kata I Wayan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian, melengkapi alat bukti, serta memperoleh gambaran utuh dan objektif mengenai konstruksi perkara sebelum penyidik menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
I Wayan menegaskan, setiap pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi tetap memiliki hak yang harus dihormati. Kejati juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan.
“Proses penyidikan secara profesional, cermat, dan berdasarkan alat bukti. Setiap pihak dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi tetap harus dihormati hak-haknya dan dikedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya.
Aliran Dana
Kejati Kalbar menyatakan penyidikan perkara tersebut terus berjalan dengan menelusuri aliran dana, mendalami peran pihak-pihak terkait, serta menguji alat bukti. Penetapan pertanggungjawaban pidana, menurut Kejati, harus berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kejati Kalbar berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan perkara ini mulai mencuat ke publik pada akhir Juni 2025. Saat itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dikabarkan telah dipanggil Kejati Kalbar untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Napak Tilas yang berlangsung pada 2022 hingga 2024.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang serta dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejumlah pejabat yang disebut telah dipanggil antara lain Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Junaidi Firawan, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang dikenal dengan sapaan Sikat, serta Asisten III Devy Harinda.
Penyidikan kemudian berlanjut dengan langkah penggeledahan pada Senin, 8 Desember 2025. Tim penyidik Kejati Kalbar menggeledah rumah seorang saksi yang merupakan bendahara kegiatan Napak Tilas. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta perangkat elektronik berupa telepon genggam dan laptop yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana kegiatan.
Dalam perkembangannya, Kejati Kalbar pada Oktober 2026 menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman fakta, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta penghitungan kerugian keuangan negara dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP}.
Pemanggilan 24 pihak pada November 2026 menjadi bagian dari rangkaian pengembangan penyidikan untuk menelusuri lebih jauh penghimpunan dan penggunaan dana CSR dalam kegiatan Napak Tilas tersebut.[jk/r]
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
