BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal keras kepada para koruptor dalam Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (3/6/2026) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.
Di tengah berbagai tantangan yang mengiringi implementasi Program MBG, Presiden memilih menjadikan forum itu sebagai panggung untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih.
Momentumnya tepat, ketika Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana dan dua wakilnya, Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya, baru saja dicopot. Mereka langsung ditangkap tim penyidik Kejaksaan Agung RI, terkait dugaan korupsi. Pesan tersebut tidak disampaikan secara normatif.
Prabowo menyebut langsung sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum yang menurutnya harus diperkuat agar mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
Saat menyapa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Presiden meminta agar seluruh kebutuhan lembaga tersebut segera disampaikan kepada pemerintah. Bahkan, ia secara terbuka menawarkan dukungan tambahan sumber daya manusia apabila diperlukan.
Pernyataan itu menunjukkan satu hal penting. Di mata Prabowo, keberhasilan program-program strategis nasional tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau kecepatan pelaksanaan, tetapi juga pada kekuatan sistem pengawasan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Program ini menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia.
Besarnya cakupan program otomatis menghadirkan konsekuensi berupa kebutuhan anggaran yang sangat besar. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, program berskala nasional seperti MBG selalu memiliki risiko penyimpangan apabila tidak dibarengi pengawasan yang kuat.
Karena itu, pernyataan Presiden di SICC dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah menyadari besarnya potensi risiko tersebut.
Bukan tanpa alasan. Prabowo memilih forum MBG untuk berbicara mengenai korupsi. Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini menjadi salah satu wajah utama pemerintah di hadapan publik. Setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya akan langsung berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sinilah peran BPKP menjadi krusial. Lembaga tersebut tidak hanya bertugas melakukan audit, tetapi juga mengawal tata kelola program agar potensi kebocoran dapat dicegah sejak awal.
Lembaga Antirasuah
Di hadapan peserta rapat, Prabowo juga menyampaikan komitmen serupa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Langkah itu menarik karena menunjukkan pendekatan yang berbeda dibanding sekadar retorika pemberantasan korupsi. Presiden berbicara mengenai penguatan kapasitas institusi.
Pesan yang sama ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Prabowo menyatakan kesiapan pemerintah mendukung kebutuhan institusi kejaksaan agar penanganan perkara korupsi berjalan lebih efektif.
Dalam konteks politik pemerintahan, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun keselarasan antara agenda pembangunan dan agenda penegakan hukum.
Selama ini, banyak proyek pemerintah menghadapi persoalan bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena kebocoran, mark up, praktik suap, hingga konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, penguatan lembaga penegak hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan.
Bagian paling menarik dari pidato Presiden adalah ketika ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi.
Prabowo menyatakan bahwa uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Negara, menurutnya, tidak boleh kalah oleh kepentingan individu maupun kelompok yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Pernyataan tersebut memiliki makna politik yang kuat.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo berulang kali menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama. Namun dalam pidato di SICC, pesan itu disampaikan secara lebih lugas dan langsung kepada para pemegang kewenangan yang mengelola program pemerintah.
Ia tidak hanya berbicara mengenai hukuman bagi koruptor, tetapi juga tentang pentingnya membangun sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola modern yang menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama, sementara penindakan menjadi langkah terakhir ketika pelanggaran telah terjadi.
Wibawa Negara
Di balik seluruh pernyataannya, terdapat satu benang merah yang cukup jelas yakni menjaga wibawa negara. Prabowo menilai praktik korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. Korupsi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan melemahkan legitimasi pemerintah.
Ketika uang negara bocor, yang hilang bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang ikut hilang adalah kesempatan masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga program sosial yang tepat sasaran.
Karena itu, penguatan BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan berbagai institusi pengawasan lainnya bukan hanya soal birokrasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga kredibilitas negara di mata rakyat.
Pidato Presiden Prabowo di forum MBG akhirnya memperlihatkan bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menyalurkan makanan bergizi kepada jutaan penerima manfaat.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa tergerus praktik korupsi.
Rapat Konsolidasi MBG di SICC menjadi lebih dari sekadar agenda teknis. Forum itu berubah menjadi panggung penegasan arah pemerintahan: pembangunan harus berjalan beriringan dengan pengawasan, dan program sebesar apa pun tidak boleh menjadi celah bagi penyalahgunaan uang negara.
Bagi Prabowo, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan atau jumlah penerima manfaat yang bertambah. Keberhasilan program juga akan diukur dari kemampuannya menjaga integritas pengelolaan anggaran negara.
Dan dari Sentul, Presiden mengirim pesan yang sulit disalahartikan: negara siap memperkuat para penjaga uang rakyat, sekaligus mempersempit ruang gerak para koruptor.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
