Singkawang. Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie (TCM) yang diharapkan hadir, justru minggat. Demonstran yang menolak investor revitalisasi Pasar Beringin juga menerikai Sekda Sumastro sebagai pembohong, Selasa (18/10/2022) pagi.
Hal tersebut teruangkap dalam demo susulan dari gabungan massa para pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Beringin Singkawang (Fokpabes). Mereka mendatangi Kantor Walikota Singkawang bergabung dengan elemen lainnya dari mahasiswa, buruh dan tani.
Massa membentangkan spanduk yang bernada kecaman atas kebijakan walikota yang dinilai tidak populis menerapkan kebijakan menggandeng investor PT Rezeki Timur Laut. Sebab akan membuat para pedagang tertindas dengan harga yang selangit.
Spanduk itu antara lain berisi tulisan, Fokpabes siap merevitalisasi pasar beringin, bagaimana pedagang bisa sejahtera apabila harga cicilan selangit dan ukuran sempit. Spanduk lainnya adalah, revitalisasi pasar beringin oleh investor justeru menghilangkan jati diri dan historis singkawang. Jangan perdagangkan para pedagang, jangan ajari kami mewariskan hutang kepada anak cucu kami.
Massa juga mengusung spanduk yang ditujukan kepada investor yang sama dengan lintah darat. “Kami sudah susah jangan buat kami menderita. Bu wali apakah benar HGB kami ibu korbankan selama 30 tahun. Penguasa jangan sembunyi, revitalisasi pasar beringin singkawang dengan APBD yes investor No,” demikian tulisan spanduk-spanduk tersebut.
Setelah membentangkan spanduk, disusul orasi dari masing-masing perwakilan elemen yang berdemonstrasi antara lain dari pengurus Fokpabes dan HMI serta perwakilan para pedagang. Jalannya demonstrasi mendapat pengawalan dari aparat Polres Singkawang dan pihak TNI.
Usai orasi, perwakilan massa selanjutnya diterima pihak Pemkot Singkawang yang diwakili Sekda, Sumastro. Sedangkan Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie yang diharapkan mampu hadir untuk berdialog, malah tidak hadir. Padahal dalam spanduk lainnya sudah jelas disinggung, “Kami Menggugat, Walikota Jangan Minggat”
Teriakan ‘Pembohong’
Sumastro menerima pengunjuk rasa di halaman Kantor Walikota dan melalui pengeras suara menyampaikan dirinya mewakili walikota yang tidak bisa hadir karena adanya tugas mendadak. Belum usai Sumastro berbicara, massa kontak meneriakinya dengan kata-kata ‘pembulak’ yang berarti pembohong.
“Saya sampaikan apa adanya, walikota sedang tugas di pontianak. Informasi ini saya sampaikan dengan sebenarnya. Kemudian saya diamanahkan untuk menerima pengunjuk rasa,” ujar Sumastro seraya bersumpah. Namun lagi-lagi mendapat teriakan ‘pembulak’ dari massa.
Sumastro tidak merinci tugas atau agenda apa ke Pontianak sehingga mengganggap aspirasi para pedagang menjadi dinomorduakan. Dari info yang didapat, TCM mendatangi Gubernur Kalbar Sutarmidji terkait siapa yang akan menjadi Pj Walikota usai dirinya berakhir jabatan pada 17 Desember 2022 nanti.
Usai orasi itu, perwakilan demonstran berdialog di ruang rapat Kantor Walikota. Dari dialog tersebut, semakin tampak jelas akal-akalan Pemkot Singkawang yang menggandeng investor sehingga akan menambah beban para pedagang.
Dialog
Mesi Tandora, pemilih Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL 03 di Pasar Beringin Singkawang yang hadir dalam dialog menjelaskan, sertifikat HGB terdapat 14 orang. Setiap satu ruko berukuran 3×6 dengan kondisi bangunan dua tingkat total 36 meter persegi. Dari pihak investor mematok harga 3×3 meter senilai Rp500 juta.
“Kami merasa tidak mampu untuk membeli HGB kami yang masih aktif. Kami minta dari APBD atau APBN. Karena jika dibangun dengan investor, maka kami harus menyiapkan Rp2 miliar untuk empat ruko yang menjadi tempat berjualan,” ujar Mesi.
Hj Rusmiati, perwakilan pedagang hamparan di lokasi Pasar Beringin Jalan BAwal dan Jalan Muslimin mengatakan keberatan dengan harga yang ditawarkan investor untuk ukuran los 0,8×1,5 meter seharga Rp33,4 juta. “Intinya tidak ingin investor, tetapi ingin revitalisasi oleh APBD atau APBN,” ujarnya.
Dekky Armadhani, perwakilan pedagang Blok A, B, C dan D mengatakan pihaknya sudah mengajukan keberatan terhadap revitalisasi oleh investor itu. Namun Pemkot tetap meletakkan batu pertama 17 Oktober 2022.
“Pasca-pandemi kami pas-pasan. Mengapa dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak untuk Pasar Beringin. Setiap hari kami membayar retribusi. Berapa total pertahun para pedagang memberi sumbangsih retribusi ke pemerintah,” ujar Dekki.
Dekki seperti halnya seluruh para pedagang dan berbagai kalangan tetap menolak kebijakan Pemkot Singkawang. “Contoh pasar mawar di Kota Pontianak saja gagal lantaran melibatkan investor. Apalagi di Singkawang yang pengelolaanya kepada investor selama 30 tahun,” tegas Dekki.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie
