Pontianak. Demo puluhan orang yang membawa isu Kabupaten Sambas di Gedung Dewan Kehormantan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan KPK, Jumat (21/06/2024), diduga menggunakan massa bayaran.
“Demonstrasi boleh saja karena dilindungi undang-undang, tetapi jangan sampai menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politis. Apalagi jika ada dugaan menggunakan massa bayaran,” kata Denie Amiruddin SH MHum, Praktisi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Sabtu (22/6/2026).
Denie merinci beberapa kejanggalan dari massa yang melakukan orasi hingga membakar ban itu. Kejanggalan pertama, massa bukan berasal dari masyarakat Kabupaten Sambas.
Kejanggalan kedua, kata Denie, penggunaan mobil komando pendemo berplat sama. Padahal organ gerakan yang dipakai berbeda. Pendemo di DKPP mengatasnamakan Lembaga Pemantau Pilkada (LPP). Sedangkan massa pendemo di KPK menggunakan nama organ Forum Komunikasi Mahasiswa Perbatasan (FKMP).
Denie juga menyoroti secara yuridis atas tuntutan yang dikemukakan LPP dalam hal dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Kabupaten Sambas dan Bupati Sambas saat launching Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.
Menurut Denie, hal itu tidak masalah karena telah menjadi tahapan dalam Pilkada Sambas 2024. Dan kehadiran Satono adalah selaku Bupati Sambas yang masih menjalankan tugas bupati, dan tersisa masih dua tahun lebih.
“Wajar apabila bupati harus memastikan agar Pilkada Sambas terselenggara sesuai mekanisme, sejak proses awal hingga akhir,” ujar Deine yang juga Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Kalimantan Barat.
Sisi Sosial
Dari sisi sosial, Denie menjabarkan, masyarakat Kabupaten Sambas hingga saat ini dalam kondisi baik-baik saja tanpa gejolak.
“Demo yang dilakukan oleh massa dari provinsi lain, akan menimbulkan tanda tanya. Mengapa dan apakah ada yang menggerakkan. Sementara masyarakat Sambas ingin tetap tenang dan damai dalam melaksanakan demokrasi Pilkada 2024,” kata Denie.
Seperti diketahui, massa LPP mendemo DKPP, Jumat (21/6/2024). Mereka mengajukan tiga tuntutan antara lain mendesak DKPP untuk mengadili KPU dan Bupati Sambas, segera menonaktifkan KPU Sambas dan mendesak DKPP membentuk Satgas Pencegahan Mobilisasi Birokrasi dan Intervensi Kekuasaan bagi Calon Petahana pada Pilkada 2024.
Di hari yang sama, namun jam berbeda. Massa mengatasnamakan FKMP berdemo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan. Isu yang dimunculkan adalah dugaan kasus korupsi pembangunan SDN 02 dan SDN 08 Pemangkat serta pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas.
Terhadap demonstrasi di KPK ini, lagi-lagi Denie Amiruddin menegaskan agar instrumen hukum tidak digunakan sebagai tunggangan politis. “Apakah hal itu konstruksi hukumnya sudah jelas? Jangan sampai sumir dan memiliki tendensi diluar penegakkan hukum karena ulah lawan-lawan politik,” ujar Denie.
Korlap
Sementara itu, dari penelusuran pontianak times, korlap LPP adalah Yudha Dawami Abdas yang merupakan alumni STAI Ez Muttaqin Purwakarta. Ia pernah berdebat dengan Dedy Mulyadi Anggota DPR RI. Dawami merupakan aktivis HMI Cabang Purwakarta yang sekarang menjadi pengurus PB-HMI.
Untuk korlap FKMK adalah Mahmud Tamher, mantan pengurus PB-HMI era sebelumnya yang merupakan warga Maluku.
“Saya kenal baik dan beberapa kali ngumpul dengan Dawami maupun Mahmud Taher,” ujar seorang Aktivis Pergerakkan asal Kalbar yang tinggal di Jakarta dan minta namanya tidak disebutkan.
Perihal massa bayaran itu, menurut dia, sudah bukan rahasia lagi karena biasanya ada pengordernya. “Entahlah kalau untuk massa LPP dan FKMK, apakah pragmatis atau benar-benar mengusung idealisme, saya tidak tahu,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, jika merujuk pada massa aksi bayaran yang menjual nama HMI memang pernah mencuat saat mendesak KPK agar menangkap Menteri Investasi atau BPKM, Bahlil Lahadalia pada Maret 2024. “Jejak digitalnya itu ada berdasarkan pengakuan korlap aksinya,” kata dia.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
