Pontianak. Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar peningkatan kapasitas (capacity building) untuk memupuk nilai-nilai Reformasi Birokrasi, Sabtu (25/6/2022) di Hotel Dangau Pontianak.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik,” kata Pria Wibawa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang tampil sebagai keynote speaker dalam kegiatan bertema -Ayo Bangkit Bersama-
Reformasi birokrasi adalah proses pembenahan tata kelola dan pembinaan kelembagaan nasional menuju pemerintahan yang profesional. “Birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat,” kata Pria Wibawa.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani setiap tugas sehari-hari. Para pegawai juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.
“Dengan SDM berkualitas dapat terwujud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang bersih dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” kata Pria Wibawa seraya menekankan slogan kinerja yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif), dan bekerja secara MANTAP (Maju, Aktif, Nyata, Terampil, Amanah, dan Produktif)
Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Tekonologi Informasi Zulzaeni Mansyur selaku Ketua Panitia menyampaikan kegiatan ini upaya nyata untuk meningkatkan percepatan nilai-nilai reformasi biroktasi. “Tujuannya untuk menginternalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan berkesinambungan,” jelasnya.
Diskusi Panel
Kegiatan dilanjutkan diskusi panel yang disampaikan Para Pimpinan Tinggi. Pemaparan diawali Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto yang mengupas berbagai solusi terhadap kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam pembangunan zona integritas.
Dwi menyampaikan solusi mulai dari upaya pemenuhan data dukung dengan rapat rutin, rencana pembangunan ruangan layanan terpadu hingga konsistensi implementasi inovasi berupa aplikasi. Penekannya, untuk terus menimbulkan rasa peduli dan rasa memiliki terhadap lingkungan.
Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Divisi Keimigrasian pada sesi diskusi menjelaskan 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar. Terutama dalam menanamkan pola pikir dan budaya kerja di jajaran keimigrasian.
Kemudian, pada area penataan SDM dengan melakukan pengusulan untuk pengisian Jabatan Struktural yang kosong dan diisi dengan pejabat yang sudah dipilih berdasarkan sistem yang berbasis kompetensi dan transparan.
Pemaparan dilanjutkan oleh Harniati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang menitikberatkan internalisasi, tata Kelola dokumen, pimpinan sebagai role model, hingga penekanan inovasi yang tidak harus selalu berbasis IT. Namun yang esensial adalah memberikan kemudahan dan kepuasan masyarakat.
Harniati juga menjelaskan upaya-upaya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seperti pendekatan dengan hospitality untuk kepuasan publik, sistem pelayanan online, peningkatan jasa hukum hingga penataan serta SOP dalam tugas dan fungsi. Paling penting adalah mampu meberikan kepastian hukum.
Sesi akhir, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti yang mengingatkan tujuan pembangunan zona integritas adalah pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain memberikan kiat-kiat menuju zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Ika juga mengatakan kembali core value berakhlak dan bangga melayani bangsa. Hal ini dimulai dengan pelayanan antar sesama pegawai.
Setelah sesi pemaparan berakhir, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab dan pemberian hadiah kepada para penanya pada diskusi panel.
Penulis: Alfian I Editor: R. Rido Ibnu Syahrie
