Home / Birokrasi

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:43 WIB

Kejati Kalbar-BPN Teken PKS Perkuat Kepastian Hukum

Kajati Kalbar Emilwan Ridwan dan Kepala BPN Provinsi Kalbar Mujahidin Maruf menandatangani perjanjian kerjasama, Selasa (5/5/2026)

Kajati Kalbar Emilwan Ridwan dan Kepala BPN Provinsi Kalbar Mujahidin Maruf menandatangani perjanjian kerjasama, Selasa (5/5/2026)

PONTIANAK — Kejati Kalbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar menandatangani PKS untuk memperkuat kepastian hukum sektor pertanahan melalui fungsi Datun.

PKS (Perjanjian Kerja Sama) Kejati Kalbar bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Kejaksaan Negeri se-wilayah hukum Kejati Kalbar, berlangsung di Aula Burhanuddin Lopa Kantor Kejati Kalbar, Selasa (5/5/2026).

Kerja sama difokuskan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). PKS ini bertujuan memperkuat dukungan hukum bagi instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta masyarakat dalam menghadapi persoalan pertanahan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, menyatakan penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan sinergi antar lembaga di tengah kompleksitas masalah pertanahan yang terus berkembang.

Baca juga:  Jaksa Agung Terbitkan SK Ahelya Jabat Kajati Kalbar

Menurutnya, sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, konflik agraria, hingga pengamanan aset negara dan daerah memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi.

Dalam kerja sama ini, Kejaksaan melalui bidang Datun berperan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, serta tindakan hukum lain dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.

Ruang lingkup PKS meliputi pemberian bantuan hukum oleh JPN, penyusunan pertimbangan hukum terhadap kebijakan pertanahan, pendampingan pengamanan dan penyelamatan aset negara/daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan hukum.

Baca juga:  Roadshow Janji Kinerja Kemenkumham Kalbar

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Mujahidin Maruf, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kejati Kalbar dalam membangun kerja sama yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Kejati Kalbar, Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat, serta seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Kalbar.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat kepastian hukum, meminimalisir potensi sengketa, serta mendukung program reformasi agraria dan penataan aset secara berkelanjutan.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Indeks Desa Membangun

Birokrasi

Sambas Peringkat Pertama IDM se-Kalbar
Ir H Prabasa Anantatur MH, Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Kalbar.

Birokrasi

DPRD Kalbar Segera Keluarkan Rekomendasi Soal 2 Pulau
Kenal Pamit Kapolres Mempawah

Birokrasi

Fauzan Pamit dari Polres Mempawah
Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Birokrasi

Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wamen Baru
diskusi bertajuk ‘Bincang Santai: Covid-19, PPKM dan Isolasi Mandiri’ yang digelar Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Selasa (13/7/2021)

Birokrasi

Bincang Santai Kritik Penanganan Covid
Grafik peningkatan varian delta di dunia dipresentasikan Luhut dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021). Foto: capture youtube - marves

Birokrasi

Siapa Mendulang Popularitas Masa Pandemi
Men PAN RB menginstruksikan seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menyusun usulan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen ASN 2026.

Birokrasi

Rekrutmen ASN 2026: Instansi Diminta Usul Formasi hingga 31 Maret
BKN Award 2022

Birokrasi

Kemenkumham Sabet 2 BKN Award 2022
error: Content is protected !!