Davos, Swiss – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani BoP (Board of Peace) Charter dalam rangkaian pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Langkah ini menandai keterlibatan aktif Indonesia dalam operasional BoP, sebuah badan internasional baru yang dibentuk khusus untuk mengawal stabilitas dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 untuk menjaga ketertiban dunia. Selain itu, kehadiran RI di badan ini dipandang strategis untuk memastikan proses transisi di Gaza tetap berpijak pada solusi dua negara (two-state solution).
Board of Peace sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Badan ini lahir sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah mengantongi legitimasi internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
Dalam operasionalnya, BoP akan bekerja sama dengan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah struktur pemerintahan teknokratis non-politis yang akan mengelola wilayah tersebut selama masa transisi.
Tugas utama Board of Peace: Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata secara menyeluruh. Menjamin stabilitas keamanan dan pemulihan tata kelola sipil. Memimpin proses rekonstruksi infrastruktur di Gaza. Menjamin transisi menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Bagi Indonesia, bergabung dalam BoP bukan sekadar formalitas diplomatik. Kehadiran Presiden Prabowo di tingkat pimpinan tertinggi (Kepala Negara) dimaksudkan untuk menjaga agar badan ini tidak menjadi alat politik yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai seremoni penandatanganan.
Komitmen Indonesia
Indonesia berkomitmen untuk terus menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya. Sebagai negara dengan diplomasi perdamaian yang konsisten, Indonesia diharapkan menjadi “penyeimbang moral” agar seluruh proses rekonstruksi berjalan sesuai dengan hukum internasional.
Langkah berani Presiden Prabowo di Davos ini kian memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam diplomasi global.
Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan suara negara-negara berkembang dalam penyelesaian konflik Timur Tengah dapat terdengar lebih lantang, memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik praktis. (setpres)
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
