Ketapang. Alasan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mengada-ada dan tidak masuk akal. Sebab sudah hampir selama 20 tahun selalu beralasan yang sama.
Demikian dikemukakan Endang Kurniawan, Koordinatur Umum Aksi Damai dalam orasinya di Halaman Kantor DPRD Ketapang, Selasa (6/9/2022) pukul 15.00 WIB.
“Pemerintah menaikan harga BBM sanggat tidak pro rakyat dengan alasan yang dibuat-buat,” ujar Endang. Massa mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat Polres Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono langsung turun mengiringi massa aksi.
Massa mahasiswa Kabupaten Ketapang yang berunjuk rasa tersebut antara lain dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Matan Diskusi Club (MDC), Himpunan Mahasiswa Dayak Ketapang (HMDK), dan BEM STAI AL-Hauld.
“Alasan pemerintah sangat dibuat-buat seperti halnya kekurangan kuota pertalite yang di APBN awal dengan total 23 jt KL serta 80% dari subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu hanya alasan yang tidak masuk akal dan berulang,” ujar Endang yang juga Ketua DPC GMNI Ketapang ini.
Alasan itu, kata dia, hampir 20 tahun selalu digunakan untuk membodohi rakyat. “Pemerintah daerah dan DPRD Ketapang harus menentukan sikap untuk melindungi segenap rakyat ketapang dari kemiskinan dan pemiskinan akibat dari kesalahan dalam menentukan kebijakan,” kata Endang.
Aliansi mahasiswa seluruh Ketapang ini melakukan long march dari titik kumpul di kampusnya masing-masing menuju Kantor DPRD Ketapang yang diterima langsung unsur pimpinan DPRD Ketapang, Dalam aksinya, mereka menuntut anggota DPRD Ketapang agar melakukan pemerataan harga BBM antara di dalam kota dan di pelosok hulu kecamatan, harganya jauh lebih mahal.
“Seperti yang kita ketahui di beberapa daerah kecamatan perhuluan yang jauh dari pusat kota misalnya Kecamatan Marau, Air Upas, Manis Mata dan sekitarnya harga BBM pertalite mencapai kisaran Rp14 sampai Rp20 ribu,” terang Endang.
Situasi ini sepertinya memang sengaja dibiarkan oleh pemerintah daerah selama beratahun-tahun dan tidak ada upaya apapun untuk mengatasinya. “Ini yang sangat kami sayangkan fungsi kontrol DPRD ketapang kami anggap tidak ada, belum lagi harga sembako melambung tinggi,” kata dia.
Tuntutan lainnya, DPRD dan Pemkab Ketapang diminta menambah SPBU di setiap kecamatan. DPRD juga diminta segera memanggil pihak Pemkab Ketapang untuk mengevaluasi dan melakukan tindakan tegas bagi setiap penjual tabung gas LPG 3kg yang melanggar dan memanfaatkan situasi.
“Ada yang menaikkan harga seenaknya sendiri. Kami menuntut agar ada kebijakan satu harga untuk gas LPG 3kg baik di kota maupun di hulu sana,. Jangan lagi ada pembiaran terhadap oknum dan mafia yang menyengsarakan Rakyat,” ujar Endang lantang.
Aksi massa mahasiswa kali ini akan berlanjut dengan aksi susulan, jika tidak ada tindak lanjut dari DPRD dan pemerintah. “Kami Mahasiswa tidak pernah main-main terhadap amanat penderitaan rakyat. Kami akan turun aksi lagi dan terus mengawal hingga titik penghabisan,” ujar Endang.(dwi)
