Pontianak. XR Kapuas menggelar diskusi publik bertajuk Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda: Transisi Energi dan Masa Depan Kalbar – PLTN untuk Siapa, Minggu (21/9/2025) malam.
Diskusi XR Kapuas yang berlangsung di Kafe ½ Kopitiam Jalan Sepakat 2, Pontianak ini diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan kampus, komunitas lingkungan, dan organisasi sosial.
Diskusi yang berlangsung pukul 18.30–21.00 WIB ini dipandu Taufik Sirajuddin, menghadirkan empat narasumber. Mereka adalah M Hermayani Putera (Majelis LH PW Muhammadiyah Kalbar), Sulthan Daulad Akbar (SOLMADAPAR), Syarif Falmuriandi Tri Saris (HIMAKATRA), dan Andi Fachrizal (Yayasan Kolase).
Panitia pelaksana, Firman Syah, menyebut diskusi ini sebagai respons terhadap krisis iklim dan wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar. Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi mahasiswa dan pemuda agar gerakan sosial-ekologis lebih terorganisir, berani, dan mampu menolak kebijakan yang mengancam keadilan ekologis.
Forum berlangsung interaktif dengan paparan narasumber, tanya jawab, dan perumusan gagasan kolektif. Hasil yang diharapkan adalah lahirnya forum konsisten, sikap kritis terhadap PLTN, serta jejaring kolaborasi lintas organisasi.
Potensi Lain
M. Hermayani Putera menilai wacana pembangunan PLTN di Kalbar harus dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, Kalbar memiliki potensi lain berupa energi terbarukan melimpah seperti surya, biomassa dari limbah sawit dan kehutanan, serta tenaga air.
“Mengapa justru opsi nuklir yang digenjot? Apakah karena kepentingan geopolitik, tekanan industri global, atau sekadar ambisi teknologi?” kata Hermayani.
Ia menekankan tiga aspek penting terkait PLTN: keadilan sosial, keselamatan ekologis, dan alternatif energi lokal. Apakah masyarakat benar-benar akan menikmati listrik murah, atau hanya jadi tuan rumah proyek? Kalbar juga sangat rentan secara ekologi.
“Risiko nuklir bisa mengancam generasi mendatang, sementara energi surya, air, dan biomassa jauh lebih aman,” tambahnya.
Sulthan Daulad Akbar menyoroti lemahnya konsolidasi gerakan pemuda. “Gerakan mahasiswa konsisten, tetapi mudah dipecah. Isu PLTN harus jadi titik temu untuk memperkuat persatuan. Jangan jadikan Kalbar sebagai tempat percobaan,” tegasnya.
Syarif Falmuriandi mengingatkan risiko politik dan sosial jika mahasiswa apatis. “Minimnya kebebasan sipil membuat gerakan kritis sering tereduksi. Jika mahasiswa diam, masa depan Kalbar akan ditentukan tanpa partisipasi publik,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Fachrizal menilai isu PLTN tenggelam setelah pengesahan Perda RTRWP Kalbar 2024–2043. “Sejarah membuktikan mahasiswa bisa mengguncang rezim. Dengan media sosial, suara kritis seharusnya lebih kuat. Inilah ujian: berani menolak atau hanya diam,” katanya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa penolakan PLTN bukan sekadar soal energi, tetapi juga demokrasi, keadilan ekologis, dan masa depan Kalbar. Gerakan mahasiswa dan pemuda didorong merekonstruksi peran sebagai kekuatan moral-politik menghadapi krisis iklim dan kebijakan eksploitatif.[iz/cit-jour]
Update Berita, ikuti Google News
