Sambas. Normalisasi sungai atau drainase tidak akan menjawab persoalan banjir, karena kondisi alam dan faktor lainnya. Banjir di Kabupaten Sambas perlu solusi penanganan, bukan salaing menyalahkan.
Demikian dijelaskan Anggota DPRD Kalimantan Barat Subhan Nur, Kamis (9/3/2023) di sela penyerahan bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Sambas. Ia sekaligus meminta respons cepat pemerintah dalam menangani warga terdampak banjir, tanpa harus saling salah menyalahkan.
“Yang diperlukan adalah solusi membantu masyarakat. Setiap tahun banjir terjadi, walaupun ada normalisasi. Tidak menutup kemungkinan banjir tetap terjadi, karena ini faktor alam. Yang terpenting penanganan dan pemetaan daerah rawan banjir,” kata Subhan Nur.
Subhan yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kalbar ini menegaskan, jika terus berbicara normalisasi, ini tidak ada habis-habisnya. “Kita tau banjir setiap tahun terjadi, dan masyarakat perlu aksi serta solusi penanganan banjir dan pasca banjir,” tegasnya.
Jakarta saja, kata Subhan Nur, sudah beberapa kali normalisasi masih juga banjir. Kondisi di Kabupaten Sambas, setiap tahun terjadi banjir, tetapi penanganan minim bahkan nyaris tidak ada. Begitu menyalurkan bantuan banjir, tidak ada data. Sementara masyarakat kesusahan karena banjir.
Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, bantuan banjir yang disalurkan masih belum menyentuh mereka yang terdampak banjir. Tidak ada pendataan, serta data kondisi terparah wilayah dampak banjir.
“Untuk ke depannya, BPBD harus melakukan pendataan daerah rawan banjir Kalbar, daerah mana yang setiap tahun terdampak banjir, penangan apa yang harus dilakukan, dan libatkan petugas kesehatan membantu warga,” sarannya.
Ia mengatakan bahwa warga sangat menantikan hadirnya pemerintah saat musibah banjir, terutama dalam penanganan, bantuan kebutuhan logistik, kesehatan, serta solusi evaluasi jika diperlukan. “Kita berharap penanganan cepat musibah banjir, termasuk longsor harus masuk pemetaan dan pendataan,” pintanya.
Penulis: Muhammad Ridho
