Pontianak. Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman memutus tradisi atau kebiasaan di tubuh internal Golkar Kalbar terkait Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.
“Ketua DPD Golkar Provinsi itu punya hak veto. Kalau saya tidak suka dengan salah seorang kader, maka akan saya sikat dan habisi. Tapi itu tidak saya lakukan dan saya hentikan tradisi itu termasuk dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur,” kata Maman, Jumat (19/8/2022) saat rapat pleno di Gedung Zamrud.
Sebagai Ketua DPD Provinsi, Maman memiliki jalur khusus untuk memaklumatkan dirinya menjadi calon gubernur Kalbar. Hal itu seperti tradisi sebelumnya dalam kepemimpinan Golkar, terutama pasca reformasi. Tidak ada sejarahnya Ketua DPD yang tidak maju calon gubernur.
“Pak Morkes waktu menjadi ketua DPD Golkar Kalbar mencalonkan diri menjadi gubernur. Pak Norsan juga demikian, kecuali Bang Zulfadhli. Masa iya saya tidak boleh menjadi calon gubernur. Tapi itu tidak saya lakukan karena saya mengutamakan doktrin karya kekaryaan,” ujar Maman disambut riuh tepuk tangan peserta pleno.
Maman memastikan dirinya tidak bicara soal kepentingan pribadi. Tetapi bicara tentang Partai Golkar. “Saatnya nanti kita akan deklarasikan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalbar dari Partai Golkar. Tidak menutup kemungkinan Golkar yang menjadi calon gubernur,” kata Maman.
Maman menjelaskan dirinya melihat masih banyak kader Golkar yang kuat untuk bisa maju dalam kontestasi Pilgub itu. Mereka adalah Ria Norsan, Prabasa Anantatur, Adrianus Asia Sidot, Martin Rantan dan Suma Jeni yang mewakili gender.
“Saya ini serius bicara, bukan main-main. Silakan nama-nama tersebut bergerak saja dari sekarang. Karena semuanya memiliki basis massa yang jelas. Saya akan bicara khusus dengan masing-masing figur Pilgub dari Golkar itu,” tegas Maman.
Selebihnya, Maman memberikan arahan kepada peserta pleno terkait target pemenangan Golkar dan situasi politik menjelang Pemilu Serentak 2024. Mkmentum politik kali ini sangat berbeda pelaksanaan dan strateginya. Terutama dalam hal Pilkada yang lebih dominan para kandidatnya diisi oleh kader-kader Partai Politik. (rdo)
