Home / Birokrasi

Senin, 24 Juni 2024 - 14:53 WIB

Kemenkumham Kalbar Latih Penyusun Prolegda dan Naskah Akademik

Para peserta pelatihan untuk peningkatan pemahaman Prolegda dan naskah akademik dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalbar, Eva Gantini

Para peserta pelatihan untuk peningkatan pemahaman Prolegda dan naskah akademik dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalbar, Eva Gantini

Pontianak. Kanwil Kemenkumham Kalbar memberikan pelatihan Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Naskah Akademik untuk Perda berkualitas, Senin (24/6/2024) di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Pelatihan untuk peningkatan pemahaman Prolegda dan naskah akademik ini diikuti pejabat struktural dan pejabat fungsional analis hukum serta perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Peserta pelatihan lainnya adalah dari Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar dan Sekretariat DPRD Kalbar bersama Tim Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas salah satunya memfasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik,” kata Eva Gantini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalbar sekaligus membuka kegiatan.

Baca juga:  Pidato Pertama Satono Ajak Kerjasama Bangun Sambas

Penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengoptimalkan Propemperda dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah, pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Program pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasioanal RI Muhammad Ilham Fadhlan Putuhena dengan materi Urgensi Pembentukan Naskah Akademik dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah.

Baca juga:  Pejabat Struktural Harus Adaptif Memimpin

Narasumber lainnya, Indra Hendrawan yang menyampaikan materi Urgensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah. Deasy Arisanti, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan materi Urgensi Penyusunan Propemperda dan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hamdani, akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura juga menjadi pemateri Strategi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Keseluruhan kegiatan ini dipandu moderator Dini Nursilawati dan Cecilia Veronica Simanjuntak.(ind)

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Penghargaan Kinerja

Birokrasi

DJPb Kalbar Beri Penghargaan Kinerja
Kenal Pamit Kapolres Mempawah

Birokrasi

Fauzan Pamit dari Polres Mempawah
Kandidat Pj Gubernur Kalbar

Birokrasi

Ini Tiga Nama Kandidat Pj Gubernur Kalbar
Syukuran HDKD 77

Birokrasi

Syukuran HDKD 77 Kemenkumham Kalbar
Menkumham Yasonna H Laoly

Birokrasi

Sejak 2009 Hingga 2022, Kemenkumham Raih WTP dari BPK
Prosesi pelantikan dan pengambila sumpah jabatan Wakajati Kalbar dan tiga pejabat baru, Selasa (5/5/2026).

Birokrasi

Kajati Kalbar Lantik Wakajati dan Tiga Pejabat Baru
Bupati Sambas, H Satono dan latar belakang data IPM 2025.

Birokrasi

Kabupaten Sambas IPM Tertinggi di Kalimantan Barat Tahun 2025
Nakhoda baru Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Tito Jadi Nakhoda Baru Kemenkumham Kalbar
error: Content is protected !!