Pontianak. Sebanyak 5 notaris di Kalbar bakal dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kalimantan Barat.
Demikian terungkap dalam Rapat MPWN Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (1/2/2024) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua MPWN, Budi Effendi dan dihadiri anggota MPWN, Sekretaris MPWN Muhayan serta Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Kalbar Krisman Samosir.
MPWN Kalbar memberikan penguatan dan pembinaan terhadap enam notaris, sebagian di antaranya tidak hadir pada pertemuan sebelumnya. Dari keenam notaris yang dipanggil, satu diantaranya telah mendapatkan penguatan pada 30 Januari 2024.
Sedangkan satu lagi tidak hadir tanpa keterangan. Dengan demikian, hanya empat notaris yang mendapatkan penguatan dan pembinaan. Rapat MPWN tersebut juga tindak lanjut rapat sebelumnya yang memberikan jangka waktu 14 hari kepada lima notaris yang mendapatkan penguatan tahap kedua. Kelima notaris itu harus melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan protokol notaris tahun 2023.
Sanksi akan diberikan apabila notaris tidak memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Sanksi juga akan diberikan kepada notaris yang tidak hadir tanpa keterangan pada panggilan pertama dan kedua dari MPWN Kalbar.
Sebelumnya, sebanyak 18 notaris telah dipanggil pada 18 Januari 2024. Sanksi akan diberikan apabila tidak melaksanakan perbaikan temuan hasil pemeriksaan protokol notaris hingga batas waktu yang ditentukan, sesuai usulan MPDN.
Pihak MPWN fokus pada penguatan dan pembinaan notaris dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pengawasan dan menjaga kualitas pelayanan notaris di Provinsi Kalimantan Barat.
Komitmen ini mengingat peran penting notaris dalam menjaga keabsahan dan kepastian hukum. MPWN menekankan pentingnya menjalankan kewajiban dan memegang amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.
Pembinaan Personal
Wakil Ketua MPWN Budi Effendi dan anggota MPWN Rachmawati, memberikan pengarahan secara umum sebelum empat notaris yang hadir diberikan pembinaan secara personal.
Dalam pembinaan tersebut, MPWN dibagi ke dalam dua tim yang memberikan pengarahan terkait temuan hasil pemeriksaan protokol notaris oleh MPDN. Setiap notaris diminta memberikan keterangan terkait temuan tersebut dan diberikan saran masukan untuk perbaikan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, masing-masing notaris menandatangani surat pernyataan kesiapan untuk memperbaiki temuan hasil pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
Setelah selesai penguatan dan pembinaan, rapat dilanjutkan dengan agenda penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak melakukan perbaikan sesuai batas waktu yang ditentukan.(dwi/*)
Update Berita, ikuti Google News
