Sambas. Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga merambah ke berbagai pelosok nusantara. Kalbar kembali mendapat jatah 8 titik penyalur SPBU.
“Kalbar pada kali ini mendapat delapan titik di lokasi strategis, terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Abdul Halim, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, Rabu (30/11/2022) saat peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga di Aruk, Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
Sebanyak 14 penyalur itu di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kalbar dan Kalimantan Utara. Dari 14 penyalur itu, sebanyak delapan SPBU berada di Kalbar meliputi Sajingan Besar dan Galing (Kabupaten Sambas), Ambalau dan Kayan Hulu (Kabupaten Sintang), Meliau dan Jangkang (Kabupaten Sanggau), Belimbing Hulu (Kabupaten Melawi), dan Sebangki (Kabupaten Landak).
Sisanya berada di Provinsi Kalimantan Utara meliputi SPBU Meranti, Mentarang, Sungai Tubu, Lumbis Pansiangan, Krayan Timur, dan Tana Lia. Kebijakan BBM satu harga ini merupakan bagian target pemerintah hingga 2024 sebanyak 583 SPBU atau penyalur di seluruh Indonesia.
“Ini program pemerintah yang harus selalu kita dorong karena program ini adalah program sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segmentasinya menuju energi yang berkeadilan,” kata Abdul Halim.
Menurutnya, jangan sampai hanya rakyat tertentu saja yang menikmati. Tetapi keadilan energi ini harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Di tahun 2021 sebanyak 331 sudah beroperasi di Tahun 2022 ini ada 92 SPBU. Jadi tinggal 160 lagi di tahun 2023 sampai 2024,” ujar Abdul Halim.
BPH Migas, kata Abdul Halim, memberikan kesempatan putra daerah untuk mendirikan SPBU BBM satu harga. Caranya, berkoordinasi dengan Pertamina dulu agar tercipta sinergi dengan pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemda.
“Langkah-langkahnya harus dipahami agar pengalokasian BBM satu harga itu tepat sasaran,” kata dia seraya mengharapkan adanya pengawasan dari semua pihak.
Program BBM Satu Harga ini agar masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluat) di luar Pulau Jawa dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di pulau Jawa. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan memberikan multiflier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hadir dalam persemian itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Prabasa Anantatur MH mewakili Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Kalbar, M Iqbal dari pihak Pertamina, Asisten I Pemkab Sambas Sunaryo, Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Kalbar Igantius, TNI, Polri dan Forkopimcam (rdo)
