Dunia internasional kembali disuguhi tontonan teater geopolitik yang menegangkan, namun sekaligus memprihatinkan. Negeri Paman Sam begitu agresif mendakwa Presiden Venezuela yang masih menjabat, Nicolás Maduro.
Nicolas beserta istrinya, Cilia Flores ditangkap Amerika Serikat yang berjuluk Paman Sam, atas tuduhan serius “narko-terorisme” dan korupsi. Tentu, ini bukan sekadar berita hukum biasa.
Ini adalah sebuah preseden berbahaya dalam hubungan internasional, sebuah manifestasi nyata dari arogansi kekuasaan adidaya yang merasa berhak menjadi polisi, hakim, sekaligus algojo bagi negara lain yang berdaulat.
Tindakan Washington ini—yang bahkan disertai sayembara jutaan dolar untuk kepala Maduro—memunculkan pertanyaan mendasar yang menggelisahkan: Di mana batas antara penegakan keadilan internasional dan intervensi politik terselubung?
Premis utama kritik terhadap tindakan ini terletak pada validitas tuduhan itu sendiri. Melabeli seorang kepala negara aktif sebagai pemimpin kartel narkoba adalah tuduhan yang luar biasa berat. Namun, dalam lanskap politik global yang penuh intrik, tuduhan luar biasa memerlukan bukti yang juga luar biasa—sesuatu yang hingga kini belum dibuka secara transparan oleh AS ke mata dunia.
Kita harus skeptis. Mengapa tuduhan ini mencuat begitu kencang justru ketika tensi politik antara Washington dan Caracas memuncak? Sulit untuk tidak melihat korelasi antara upaya AS menggulingkan rezim Maduro demi kepentingan pengaruh di Amerika Latin (dan cadangan minyak Venezuela yang masif) dengan “temuan” hukum mendadak ini.
Ketika hukum digunakan sebagai senjata kebijakan luar negeri, keadilan menjadi buram. Narasi yang dibangun terkesan “bersalah sampai terbukti sebaliknya”.
AS seolah meminta dunia percaya begitu saja pada klaim intelijen mereka, melupakan sejarah panjang fabrikasi alasan untuk memulai intervensi di negara lain—ingat senjata pemusnah massal di Irak yang tak pernah ditemukan? Tanpa proses peradilan internasional yang independen dan bukti yang tak terbantahkan, dakwaan terhadap Maduro dan Flores terasa lebih seperti manuver politik daripada upaya murni memberantas narkotika.
Serangan Frontal
Lebih jauh dari sekadar masalah bukti, tindakan AS ini adalah serangan frontal terhadap konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, seorang kepala negara yang masih menjabat memiliki imunitas tertentu. Mencoba menangkap, mengadili, dan memenjarakan pemimpin negara lain di pengadilan domestik AS adalah bentuk arogansi yang luar biasa.
Ini mengirimkan sinyal mengerikan ke seluruh dunia: jika Anda tidak sejalan dengan kepentingan Washington, maka kedaulatan Anda tidak berlaku. Hari ini Venezuela, besok bisa jadi negara lain yang pemimpinnya dianggap “mengganggu” kepentingan Paman Sam.
Tindakan ini meruntuhkan norma diplomatik dan menciptakan hukum rimba di mana yang kuat bisa seenaknya menentukan nasib pemimpin negara yang lebih lemah. Jika setiap negara kuat mulai mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin negara lain yang mereka benci, sistem internasional akan runtuh ke dalam anarki.
Apa yang dilakukan AS terhadap Maduro dan istrinya bukanlah tentang menegakkan hukum, melainkan tentang menegaskan dominasi. Ini adalah bentuk imperialisme modern yang dibungkus dengan kertas dakwaan federal.
Dunia seharusnya tidak tinggal diam melihat pertunjukan kekuasaan yang sewenang-wenang ini. Menormalisasi tindakan AS ini berarti membuka pintu bagi era baru di mana kedaulatan nasional hanyalah sebuah ilusi di bawah bayang-bayang kekuasaan adidaya. Keadilan harus ditegakkan, tetapi tidak melalui laras arogansi.
Opini Redaksi I Update Berita, ikuti Google News
