Pontianak. Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diperingati setiap 1 Juli. Momentum ini juga sering disebut Hari Bhayangkara.
Penanggalan itu sejak pataka atau panji Polri pertama kali diserahkan Presiden RI pertama Ir Soekarno kepada Kapolri Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo pada 1 Juli 1955. Tanggal itu pula saat Hari Bhayangkara dan peresmian gedung Mabes Polri di Lapangan Banteng Jakarta Pusat.
Panji kepolisian terbuat dari kain beludru hitam ukuran 90×135 sentimeter yang memiliki makna filosofis ketenangan nan abadi. Berisi lukisan sebuah perisai warna kuning emas melambangkan kebesaran jiwa.
Dalam perisai terlukis sebuah obor sudut 8 dengan 17 sinar, tiang bersaf 4 dan kaki bersaf 5. Semua angka dalam perisai melambangkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam pataka terdapat lambang Polri bertuliskan Rastra Sewakottama yang berarti ‘abdi utama dari nusa dan bangsa’.
Sedangkan penyebutan Bhayangkara berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ‘penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa’. Bhayangkara diambil dari sejarah munculnya pasukan khusus pada zaman kerajaan Majapahit. Pasukan tersebut menjadi alat pertahanan dan invasi.
Pasukan Bhayangkara pada era Majapahit dengan patihnya bernama Gajahmada ini memiliki peran besar dalam menjaga keselamatan sekaligus pengawal pribadi raja serta keluarga kerajaan. Selain itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak muncul gangguan terhadap kekuasaan raja.
Keterkaitan erat Polri dengan Majapahit secara historikal ini kemudian dibangun patung Gajahmada di depan Mabes Polri Jakarta Selatan. Polri selanjutnya mengalami perjalanan panjang seiring perjalanan negara ini.
Dikutip dari Polri.go.id, pembentukan pasukan keamanan pada masa kolonial Belanda diawali dengan pembentukan pasukan-pasukan jaga dari orang-orang pribumi. Tugasnya menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.
Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, diterapkan pembedaan jabatan di tubuh kepolisian bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 dan menjadi cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Pada masa pendudukan Jepang, terjadi pembagian wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.
Setiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi pejabat Jepang yang disebut Sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. (dwi/bersambung)
