Home / Peristiwa

Kamis, 25 September 2025 - 15:06 WIB

Warga Sadaniang Desak Izin PT AHAL Dicabut

Massa memenuhi halaman Kantor Bupati Mempawah mendesak dicabutnya izin perusahaa perkebunan PT AHAL, Kamis (25/9/2025). Foto: Rizky Firnanda

Massa memenuhi halaman Kantor Bupati Mempawah mendesak dicabutnya izin perusahaa perkebunan PT AHAL, Kamis (25/9/2025). Foto: Rizky Firnanda

Mempawah. Ratusan warga Sadaniang mendesak Pemkab Mempawah mencabut izin PT AHAL (Aria Hijau Alam Lestari), Kamis (25/9/2025) di halaman Kantor Bupati Mempawah.

Desakan warga yang berasal dari dua desa di Kecamatan Sadaniang yakni Dusun Nangka dan Desa Bumbun ini, dsampaikan dalam aksi damai. Massa membentangkan spanduk yang isinya PT AHAL diminta angkat kaki dari tanah mereka. Terlihat juga pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi jerami ‘one piece’.

Massa menilai PT AHAL yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit itu telah menelantarkan lahan selama 13 tahun. Sejak perusahaan itu masuk, janji kesejahteraan dan lapangan kerja tidak pernah terwujud.

Sebaliknya, lebih kurang 700 hektar lahan terbengkalai tanpa kejelasan, sementara sebagian tanah adat diduga masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT AHAL. “PT AHAL gagal mensejahterakan masyarakat. Mereka menelantarkan lahan kami selama 13 tahun,” tegas Iman Lewi Khornelis Bureni, tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPRD Mempawah.

Baca juga:  Ikhtiar Spiritual Jaga Kondusivitas Negeri
Fakta yang Dipersoalkan
  • ±700 hektar lahan dibiarkan terbengkalai.
  • ±100 hektar tanah warga masuk HGU meski tidak pernah diserahkan.
  • Bagi hasil tidak wajar, ada warga yang hanya menerima Rp14 ribu per tahun.
  • Status karyawan memburuk, dari tetap menjadi harian lepas hingga 2025.

Selain itu, di Desa Amawang sekitar 250 hektar lahan juga disebut dicaplok perusahaan. Total, warga menuntut pelepasan sekitar 1.050 hektar dari HGU PT AHAL.

Tuntutan Warga

Sebelumnya, massa telah menyampaikan tuntutannya pada aksi 25 Agustus 2025. Dalam aksi jilid II ini, massa bersama masyarakat adat menyampaikan delapan antara lain:

  • Pencabutan izin PT AHAL.
  • Pengeluaran ±800 hektar lahan dari HGU.
  • Pembayaran ganti rugi Rp15 juta/hektar/tahun atas tanah yang dikuasai.
  • Penyerahan kedaulatan penuh masyarakat adat untuk mengelola lahan.
    Baca juga:  Kronologi Terbunuhnya Driver Ojol Maxim

    Masyarakat juga mengingatkan pemerintah agar tidak memperpanjang izin perusahaan tanpa mendengar suara rakyat.

    Kasus PT AHAL kembali menyoroti benturan antara legalitas HGU dan hak masyarakat adat. Warga menilai pemerintah lamban bertindak, sehingga konflik berpotensi menjadi bom waktu. Kini, langkah Bupati Mempawah Erlina ditunggu. Apakah berpihak pada masyarakat adat atau tetap memberikan ruang bagi perusahaan.

    Penulis: Rizky Firnanda I Editor: R. Rido Ibnu Syahrie

    Update Berita, ikuti Google News

    Share :

    Baca Juga

    Ditsamapta Polda Kalbar

    Peristiwa

    Ditsamapta Polda Kalbar Berikan Paket Peduli Stunting
    Pengukuhan Paskibraka Kalimantan Barat

    Peristiwa

    Pengukuhan Paskibraka se-Kalimantan Barat
    Ketua RT dan Jasad Korban

    Peristiwa

    Warga Gempar Sinsang Singkawang Bunuh Diri
    etua Komisi Penelitian, Pendataan, Ratifikasi, dan Verifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, dan Ketua SMSI Pusat, Firdaus.

    Peristiwa

    Komisi Penelitian Dewan Pers dan SMSI Sepakat Bangun Kualitas Media Siber
    Ahmad Husen Nelayan Hilang

    Peristiwa

    Nelayan Peniraman Raib Ditelan Arus Laut
    HUT Kabupaten Kubu Raya ke 15

    Peristiwa

    Amanat Muda di Momen 15 Tahun Kubu Raya
    Apel Operasi Ketupat 2023

    Peristiwa

    Lebaran 2023, Angkutan Barang Dibatasi
    Iqbal Plt DPD Golkar Kubu Raya

    Peristiwa

    Fakta Iqbal Menghilang di Sungai Kapuas