Sambas. Kabupaten Sambas mengukir prestasi peringkat pertama Indeks Desa Membangun (IDM) se Provinsi Kalimantan Barat. Di level nasional menempati posisi 15 dari 434 Kabupaten.
“Alhamdulillah Kabupaten Sambas menempati peringkat 1 IDM di Kalbar dan peringkat 15 nasional dari 434 Kabupaten se-Indonesia dengan nilai agregat 0,8760,” kata Bupati Sambas H Satono SSos I MH, Jumat (28/6/2024).
Menurut Satono, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolaborasi semua pihak, komponen, dan stakeholder yang terlibat dalam upaya mendorong IDM Kabupaten Sambas hingga saat ini, mulai dari OPD, Pendamping Desa, Kepala Desa serta perangkatnya dinas dan lainnya.
“Ini prestasi kita bersama yang telah membantu meningkatnya IDM Kabupaten Sambas menjadi yang tertinggi di Kalbar dan peringkat 15 secara nasional,” kata Satono seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak.
Prestasi tersebut melengkapi pencapaian pembangunan di Kabupaten Sambas yag sebelumnya juga meraih kejayaan lantara kabupaten yang masuk dalam wilayah perbatasan ini meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalbar.
“Kami akan terus berupaya memberikan kerja nyata pembangunan. Tidak hanya di sektor fisik dan infrastruktur, namun juga berkomitmen kuat untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Sambas,” ujar Satono.
Seperti diketahui, IDM merupakan instrumen pengukuran status Kemajuan Desa berdasarkan indeks komposit yang terdiri dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Semakin tinggi indeks sebuah desa maka semakin baiklah tiga dimensi tersebut.
Dalam menetapkan penilaian IDM ini, Kementerian Desa mengukur dengan variabel dan indikator yang terukur, untuk menentukan intervensi anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Selanjutnya, terdapat klasifikasi lima status desa yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
IDM ini juga menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa, sebagai acuan perencanaan pembangunan desa dan perdesaan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya. (ind)
Update Berita, ikuti Google News
