Pontianak. Muhammad Tito Andrianto menjadi nakhoda baru sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, menggantikan Pria Wibawa. Dua Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama lainnya juga mengalami rotasi.
Pergantian Pimti Pratama itu diakhiri dengan prosesi pengantar tugas di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (30/9/2023).
Selain Pria, Kepala Divisi Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat Ika Yusanti diganti oleh Hernowo Sugiastanto. Sedangkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Dr Harniati kepada Eva Gantini.
Pria Wibawa selanjutnya menjadi Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Harniati menempati jabatan baru sebagai Direktur Kerja Sama Ditjen HAM dan Ika Yusanti bertugas sebagai Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.
Pria Wibawa saat talkshow pengantar tugas memberikan apresiasi kepada para Pimti sebelumnya yang mengantarkan Kanwil Kemenkumham menjadi peringkat ke-5 kinerja Anggaran terbaik dari 34 Kanwil lainnya.
“Setiap bulan saya bersama kepala divisi administrasi dan jajarannya melakukan evaluasi kinerja anggaran, sehingga kami dapat memberikan masukan dan strategi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Tentunya ini, kerja bersama Pimti Pratama yang lain juga serta tim yang solid.,” kata Pria.
Pria menegaskan pentingnya merealisasikan inovasi dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah di Daerah. “Pemerintah Daerah adalah keluarga kita, salah satunya adalah adanya unit kerja keimigrasian yang diproyeksikan dapat menjadi kantor imigrasi,” katanya.
Begitu juga, kata dia, untuk rencana dibangunnya satuan kerja Pemasyarakatan di Mempawah maupun di Kabupaten Sintang.
Kopi Liberika
Semantara itu, Harniati menyampaikan capaian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Liberika Kayong Utara adalah kerja keras yang diraih bersama.
“Ini adalah kerja ikhlas dan kerja cerdas kita semua, kita yakin kalimantan barat adalah daerah yang memiliki sumber daya yang kaya. Mari kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Harniati.
Kopi Liberika sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis dan pernah mendapatkan Juara 1 Tingkat Internasional di Spanyol. Pada Tahun 2022 juga menyebutkan terdapat dua kota dan kabupaten peduli HAM yakni Sambas dan Ketapang.
Namun Pada Tahun 2023 terdapat Enam Kabupaten Kota yang digadang untuk mendapatkan penghargaan Kota dan Kabupaten Peduli HAM. “Kita bekerjasama dengan biro hukum setda pemprov kalbar dan penyuluh hukum kanwil kemenkumham kalbar untuk meraih capaian ini,” jelas Harniati.
Kemudian dibawah kepemimpinan Ika Yusanti sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan terdapat capaian Lapas dan Rutan di seluruh Kalbar yang mendapatkan sertifikat dapur laik hygiene.
Dibawah kepemimpinan Ika Yusanti, dirinya juga mampu menjaga gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan se-Kalbar. (alf/dwi)
Update Berita, ikuti Google News
