Home / Birokrasi

Sabtu, 2 September 2023 - 01:23 WIB

Pemkab Ketapang Susun RPPLH 2024-2054

Konsultasi publik penyusunan RPPLH Kabupate Ketapang, Kamis (31/8/2023) di Hotel Grand Zuri Ketapang

Konsultasi publik penyusunan RPPLH Kabupate Ketapang, Kamis (31/8/2023) di Hotel Grand Zuri Ketapang

Ketapang. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang melaksanakan konsultasi publik percepatan proses penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kamis (31/8/2023) di Hotel Grand Zuri Ketapang.

Konsultasi publik dihadiri pimpinan, staf dinas dan badan serta mitra pembangunan. Kegiatan ini juga diikuti oleh tim tenaga ahli yang membantu Pemkab Ketapang dalam penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan RPPLH.

Asisten Sekda Ketapang bidang Ekonomi Pembangunan, Syamsul Islami berharap semua pihak mendukung agar RPPLH Periode 2024-2054 mencerminkan gambaran utuh kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Baca juga:  Pemkab Sintang Konsultasi Publik Penyusunan KLHS

Hal itu, kata Syamsul, sebagai dasar bagi perumusuan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Ketapang, yang diproyeksikan selama 30 tahun mendatang.

Menurut Syamsul, RPPLH ini adalah modal dasar dan sekaligus berfungsi sebagai arah pembangunan berkelanjutan suatu daerah.

Kemudian, diturunkan ke dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca juga:  Sejarah HDKD Lahirnya Kemenkumham RI

Dalam proses konsultasi publik itu, dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama membahas dokumen D3TLH yang disyaratkan harus ada terlebih dahulu sebelum penyusunan dokumen RPPLH. Selanjutnya, sesi kedua membahas penentuan isu strategis dan isu pokok yang akan menjadi muatan dokumen RPPLH. 

Konsultasi publik kali ini turut didukung oleh USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR), Forum Sekretariat Bersama (Sekber) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDA), dan Tropenbos Indonesia. (dwi/rls)

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

pontianak-times.co.id

Birokrasi

CPNS Kumham Kalbar Diminta Jaga Integritas
Sertijab Polres Sambas

Birokrasi

Sertijab Tujuh Personel Polres Sambas
Buka puasa bersama civitas RSUD Pemangkat

Birokrasi

Buka Puasa Bersama Civitas RSUD Pemangkat
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Singkawang Inovatif Tapi Rendah Layanan Publik
Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para kepala daerah se-Kalbar bersama Kepala Badan Gizi Nasional.

Birokrasi

Pemkab dan Pemkot se-Kalbar MoU Makan Bergizi Gratis
P2HAM Kanwil Kumham Kalbar

Birokrasi

Pencanangan Layanan Publik Berbasis HAM
Syukuran HDKD 77

Birokrasi

Syukuran HDKD 77 Kemenkumham Kalbar
Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang kemaritiman dan Investasi (Marves) . foto: kemenko Marves

Birokrasi

LBP Gerak Cepat Urus PPKM di Provinsi Prioritas