Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan.
Demikian disampaikan Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi. Rakornas dengan tema “Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” ini diselenggarakan secara hybrid, Kamis (18/8/ 2022) dari Istana Negara.
Pemerintah berupaya untuk mengendalaikan inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam kaitan ini, Jokowi memberikan lima arahan untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Kelima arahan itu antara lain, pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Kedua, memperluas kerja sama antardaerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah
Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyampaian lima arahan langsung disampaikan presiden dalam Rakornas yang dihadiri Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan seluruh TPID tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tantangan Global
“Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Perry secara khusus menyampaikan apresiasi atas sinergi erat seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan berbagai extra efforts pengendalian inflasi.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Dari tantangan itu, lanjut Perry, berdampak terhadap peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia. Tekanan kenaikan inflasi tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 mencapai 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%. Terutama disebabkan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy).
Tekanan lebih lanjut dapat tertahan oleh stabilnya harga beras sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global.
Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah.
Upaya bersama perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait lainnya telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sejak awal Agustus 2022 yang lalu.
“Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Perry.
Bank Indonesia, lanjut dia, berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Menurut dia, kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara empat kebijakan lainnya yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan. “Kebijakan ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth),” katanya.
“Kbijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diperkuat sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter,” ujar Perry.(dwi/rls)
