Home / Birokrasi

Jumat, 28 Januari 2022 - 17:54 WIB

Kemenkumham Kalbar Deklarasi Janji Kinerja 2022

Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja jajaran Kemenkumham Kalbar, Jumat (28/01/22). Foto : Reza

Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja jajaran Kemenkumham Kalbar, Jumat (28/01/22). Foto : Reza

Pontianak – Komitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kembali ditunjukkan jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar, yang menggelar Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Jumat (28/01/22).

Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK, Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural. Diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah secara hybrid.

Dihadiri sejumlah undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalbar. Hadir secara langsung, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Juniman Hutagaol, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar Agus Priyadi, lrdam Xll/TPR Brigjen TNI Widhioseno, Itwasda Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Syarif Amin Muhammad dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak Mion Ginting.

Sebagai tuan rumah, jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar hadir dengan formasi lengkap para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kegiatan diawali dengan penampilan tarian yang mengedepankan keberagaman budaya yaitu Tarian Cina Dayak Melayu (Cidayu).

Baca juga:  Satono Sidak ASN Usai Lebaran, Ingatkan Disiplin Kerja

Dilanjutkan penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Pakta Integritas Tahun 2022 dan Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja dipimpin Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite SH MH.

Penandatanganan diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan didaulat membacakan laporan pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar dan 27 satuan kerja ini akan dapat tercapai dengan dukungan penuh dari Pemprov Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Ombudsman RI Provinsi Kalbar, dan seluruh stakeholders.

Baca juga:  Apostille Solusi Legalisasi Dokumen Anda

“Dengan sinergisitas dan kolaborasi yang telah terjalin efektif selama ini, menambah keyakinan kami dalam mewujudkan target kinerja,” ujarnya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Juniman Hutagaol memastikan dukungan kepada Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam  perjuangan meraih predikat Zona Integritas WBBM. “Perjuangan dalam meraih WBK/WBBM memang memerlukan kegigihan,” ujar Juniman.

Ia mengibaratkannya dengan mengasah sebilah pisau yang memerlukan usaha terus menerus. “Apabila kita benar-benar serius maka tentu akan berhasil juga. Dukungan dari Kajati adalah hal yang pasti,” jelas Juniman seraya menyebutkan pihak Kejati Kalbar juga masih sama-sama berjuang meraih WBBM.

Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dari Kepala Kantor Wilayah kepada seluruh undangan Forkopimda serta penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh seluruh Kepala UPT dan Pimti Pratama.

Penulis : Alfian I Editor : R. Rido Ibnu Syahrie

Share :

Baca Juga

Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menyerahkan penghargaan kepada anggota kepolisian yang berprestasi, Kamis (1/7/2021) di Aula Bharadaksa Polres Sambas.

Birokrasi

Apresiasi Legislator untuk Polres Sambas
Pengamat Politik Dr Jumadi MSi

Birokrasi

Mekanisme Pj Kepala Daerah Transaksional
Pembahasan awal ini dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir H Fery Madagaskar MSi.

Birokrasi

RPJMD Sambas Mulai Dibahas, Selaraskan Visi Misi Satono Hero
Penghargaan Lapas dan Kanim

Birokrasi

Tiga UPT Kumham Kalbar Raih Penghargaan
M Febriadi SSos MSi

Birokrasi

Pemekaran Tiga DOB Ketapang Berlanjut
IGA 2022

Birokrasi

Sambas Raih Perbatasan Terinovatif 2022
Pendampingan IRH

Birokrasi

6 Kabupaten Siap Unggah Data Penilaian IRH
Meutya Viada Hafid

Birokrasi

Komisi I Setuju Panglima TNI Tanpa Voting
error: Content is protected !!