Pontianak. Telah menjadi tugas pokok dan fungsi anggota Dewan menyikapi setiap keluhan terkait layanan publik seperti kondisi jalan menuju akses Pelabuhan Sintete. Tidak boleh dibiarkan status jalan tersebut menggantung karena terkait pembiayaan.
Demikian ditegaskan Ir H Prabasa Anantatur MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat kepada pontianak-times.co.id, Kamis (30/12/2021) menyikapi tuntutan warga di Dusun Sintete Desa Singaraya kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas.
“Memasuki 2022 atau selepas tahun baru ini, kami akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mencarikan solusi terbaik agar fasilitas jalan yang sangat penting itu dapat segera diperbaiki,” kata Prabasa yang juga anggota Dewan daerah pemilihan Kabupaten Sambas dari Partai Golkar.
Prabasa menilai, adanya lempar tanggungjawab antara Pemkab Sambas dan Pemprov termasuk Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut sangat wajar karena tidak adanya ketegasan untukmenetapkan status jalan, apakah jalan nasional, provinsi atau kabupaten.
Yang sudah jelas, kata Prabasa, bahwa jalan itu sangat urgen menjadi akses keluar masuk orang dan barang menuju perlintasan yang memanfaatkan kapal roll on roll roll off atau roro, biasa disebut juga kapal penyeberangan fery. Karena cakupannya pelabuhan, maka tanggungjawab utama sebetulnya Pelindo II melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sintete.
Menurut Prabasa, Pemerintah Pusat bahkan seharusnya juga bisa segera menangani apalagi ini kan ada juga kepentingan pusat misalnya terkait beroperasinya kapal barang menuju Semarang, Surabaya dan bahkan ada yang ke Jakarta. Pelabuhan Sintete merupakan andalan bagi Pemkab Sambas yang sejak pemekaran menjadi Pemkot Singkawang. Dulu, andalan Pemkab Sambas adalah komoditi jeruk.
“Namun demikian, DPRD Provinsi Kalbar dalam waktu sesingkat-singkatnya akan segera memanggil pihak Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Dinas PU-PR Provinsi Kalbar, PU-PR Kabupaten Sambas dan pihak Pelindo II,” ujar Prabasa yang juga Wakil Bupati Sambas Periode 2001-2006 ini.
Diberitakan sebelumnya, Senin (27/12/2021), puluhan poster dan spanduk bertebaran di ruas jalan yang rusak sepanjang lebih kurang 2 kilometer tersebut. Jalan menuju objek penting berupa pelabuhan itu kondisinya rusak parah.
Warga yang didominasi kalangan milenial melakukan aksi dengan memasang spanduk dan poster. Mereka juga menanam pisang di tengah jalan sebagai bentuk aksi protes. “Telat bayar pajak didenda, Jalan rusak dibiarkan. Mohon Maaf Jalan Ini Sedang Perbaikan, Tapi Boong. Selamat, Anda Memasuki Kawasan Jalan Wisata,” demikian tulisan spanduk yang terpasang bersama belasan puluhan spanduk lainnya yang dibuat sederhana menggunakan potongan bahan vinyl dan cat minyak.
Sebelumnya, persoalan jalan menuju Pelabuhan Sintete itu telah dibahas dalam zoom meeting oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan. Edward memimpin rapat virtual itu, Rabu (10/03) dihadiri Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Sabib dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, Ari Yanuarif.
Jalan yang juga menjadi penunjang aktivitas ekonomi ini belum dapat dipastikan pihak mana yang mencatat dan bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan. Pihak Pemkab Sambas menyatakan ruas jalan awalnya berstatus jalan provinsi. Namun kemudian dikeluarkan dari catatan aset provinsi. Celakanya, belum dicatat sebagai aset Pemkab Sambas.
- Penulis : R. Rido Ibnu Syahrie
