Home / Ekonomi

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:06 WIB

KMKS Desak DPRD Sambas Evaluasi Bos Perusahaan Sawit

Personel Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) berpose usai diskusi gerakan.

Personel Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) berpose usai diskusi gerakan.

SAMBAS — Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak DPRD memanggil pimpinan perusahaan sawit terkait isu kesejahteraan buruh dan transparansi dana CSR.

Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menilai investasi besar perusahaan kelapa sawit di Sambas belum membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan tajam antara pendapatan perusahaan dengan realitas kesejahteraan buruh di lapangan.

Berdasarkan data KMKS, rata-rata gaji buruh tetap hanya berkisar Rp2.700.000, sementara buruh harian lepas sekitar Rp2.000.000. Angka tersebut masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Sambas yang diperkirakan mencapai Rp4.500.000 ke atas.

Baca juga:  Pembekalan Calon Pensiunan ASN Pemkab Sambas

“Gaji buruh mayoritas belum mampu menutupi standar hidup layak. Warga lokal juga didominasi sebagai pekerja kasar, sementara posisi strategis diisi pekerja luar,” kata Azwar, Rabu (6/5/2026).

Selain persoalan upah, KMKS juga menyoroti realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang sekarang disebut Tanggung Jawal Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dinilai gagal menyentuh sektor pendidikan. Salah satu buktinya adalah kondisi SDN 06 Sawah di Sajingan Besar yang nyaris roboh meski berada di dekat wilayah operasional perusahaan.

Merespons kondisi tersebut, KMKS mendesak DPRD Kabupaten Sambas untuk menggunakan hak pengawasannya secara maksimal melalui empat tuntutan utama:

  1. Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan memanggil seluruh direktur utama perusahaan sawit.
  2. Mewajibkan perusahaan membiayai renovasi total sekolah tidak layak di wilayah operasional melalui audit CSR terpadu.
  3. Memastikan kuota 70 persen posisi strategis diisi putra daerah bersertifikasi kompetensi.
  4. Melakukan audit dan penyesuaian standar gaji buruh sesuai KHL Kabupaten Sambas.
Baca juga:  Dewan Sambas Siapkan 3 Pansus Bahas 5 Raperda

“DPRD harus segera bertindak atau kehilangan kepercayaan rakyat sepenuhnya. Sambas adalah rumah, bukan untuk dijarah,” tegas Azwar. Momentum peringatan Hari Buruh diharapkan menjadi titik balik transparansi perusahaan swasta di wilayah tersebut.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Baznas

Ekonomi

Baznas Bantu 50 Rumah Tak Layak di Kalbar
Tim UMKM Sambas

Ekonomi

22 Mamin Sambas Ikut Festival di Malaysia
Bupati Sambas H Satono dan Wamenkop RI Ferry J Juliantono.

Ekonomi

Sambas Siap jadi Pelopor Kopdes Merah Putih di Wilayah Terluar Indonesia
Silaturahmi dan Sarasehan Ekonomi pengusaha dan pelaku UMKM perantauan.

Ekonomi

Ratusan Pengusaha Perantauan Kalbar Gelar Sarasehan Ekonomi
Transformasi Digital

Ekonomi

Tips Taklukkan Transformasi Digital 2023
Syarif Amin Muhammad, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Ekonomi

Syarif Amin Harap Refleksi Akhir Tahun ‘Vitamin’ Pembangunan Kalbar
Konjen RI Kuching di stand Taste of Asia

Ekonomi

Produk UMKM Sambas Tampil Menarik di Taste of Asia
Flyer Pensiu Merdeka Bank Kalbar Capem Untan

Ekonomi

Surprise.. Layanan Plus Bank Kalbar Capem Untan