Pontianak Times. Unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seantero Indonesia semakin masif. Mahasiswa dan buruh turun ke jalan menyuarkan aspirasi.
Empat hari pasca pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi, unjuk rasa masih terjadi. Di Sambas, Rabu (7/9/2022) ratusan mahasiswa menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Massa mengajak semua fraksi yang ada di DPRD Sambas untuk turut menolak kenaikan harga BBM.
Aksi kali ini merupakan aksi kedua di Kabupaten ambas, setelah sebelumnya, Selasa (6/7/2022) demonstran dari mahasiswa ini mengajukan tiga tuntutan antara lain meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan BBM.
Pada aksi kedua ini, ratusan mahasiswa tersebut kembali menyuarakan hal yang sama. Mereka menilai kenaikan harga BBM dengan dalih Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah, tidak realistis dan menyengsarakan rakyat.
Idrus, Presiden Mahasiswa Politeknik Sambas dalam orasinya menjelaskan saat ini pemerintah sedang memperbaiki stunting, dan sekarang pemerintah menaikan harga BBM. “Bagaimana stunting bisa tercapai kalau harga barang juga ikut naik akibat naiknya harga BBM. Masyarakat menjerit,” kata Idrus lantang seraya diamini ratusan mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut.
Tuntutan massa pengunjuk rasa dalam aksi kali ini disertai surat pernyataan sikap sekaligus meminta fraksi di DPRD Sambas turut serta membubuhkan tandatangan sebagai bukti sikap penolakan kenaikan harga BBM.
Pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM disampaikan Arifidiar dari Fraksi Golkar, Syarif H Karim fraksi PDI Perjuangan, Mujahar Fahri Fraksi Demokrat, Anwari fraksi Gerindra, Ramzi fraksi PAN, Junaidi fraksi Hanura, Eko Suprihatino fraksi PKS, Erwin Johana dari fraksi PKB.
Sedangkan penandatanganan penolakan BBM di tandatangani Syarif H Karim Fraksi PDI Perjuangan, H Bahidin fraksi Golkar, Nandes fraksi PAN, Lerry Kurniawan Figo fraksi Nasdem, Mujahar Fahri fraksi Demokrat, Winardi fraksi PKS, Junaidi fraksi Hanura dan Erwin Johana fraksi PKB.
Wakil Ketua DPRD Sambas Arifidiar menyatakan sikapnya di hadapan para pengunjuk rasa. “Kami DPRD Kabupaten Sambas sepakat menolak kenaikan harga BBM. Anggota DPRD adalah wakil rakyat, dan kami berkomitmen menyikapi aspirasi masyarakat sama dengan adik-adik mahasiswa, bahwa DPRD dengan tegas menolak kenaikan harga BBM,” ujar Arifidiar.
Ferdinan Solihin Wakil Ketua DPRD Sambas juga menegaskan hal serupa. “Seluruh fraksi DPRD ikut bersama mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, dan kami mengajak tiga perwakilan mahasiswa untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Provinsi Kalbar,” ujar Ferdinan.
Empat tuntutan yang disepakati untuk ditindaklanjuti itu adalah menolak dengan tegas kenaikan BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas mafia BBM, mendesak DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP dan mendesak Pemda Sambas segera membentuk Satgas Anti Mafia BBM.
Sehari sebelumnya di Kota Pontianak, puluhan mahasiswa dari PMII dan KAMMI Kalbar menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Kalbar. Tuntutannya meminta pemerintah menurunkan harga BBM, Selasa (6/7/2022).
Mayoritas anggota DPRD Kalbar telah menyatakan turut menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut. Bahkan ada fraksi melalui pimpinan parpolnya di pusat yang telah berupaya mengkomunikasikannya dengan Kementrian ESDM untuk tidak menaikan harga BBM.
Di Kabupaten Ketapang, puluhan massa aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang juga menggelar aksi damai menuntut pembatalan kenaikan harga BBM di halaman Kantor DPRD Ketapang, Selasa (6/9/2022) pukul 13.30 WIB.
Mereka menilai kebijakan pemerintah sanggat tidak pro rakyat dengan alasan yang dibuat-buat. Alasan pemerintah sangat tidak masuk akal. “Misalnya kekurangan kuota pertalite yang di APBN awal dengan total 23 jt KL serta 80% dari subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu hanya alasan yang tidak masuk akal dan berulang,” ujar Kurniawan Koordinator Aksi dalam orasinya.
Endang yang juga Ketua DPC GMNI Ketapang ini berunjukrasa hingga sore hari bersama reka-rekan pergerakan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Matan Diskusi Club (MDC), Himpunan Mahasiswa Dayak Ketapang (HMDK), dan BEM STAI AL-Hauld.
Selain meminta pembatalan kenaikan harga, massa juga meminta tindakan tegas untuk memberantas oknum mafia migas yang menyengsarakan rakyat. Selain itu, meminta Pemkab Ketapang menjamin ketersediaan SPBU di setiap kecamatan. Isu lainnya, soal permintaan satu harga untuk LPG 3Kg.
Di hari yang sama, massa buruh menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Mereka menggulirkan tiga tuntutan yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta agar upah minimum meningkat 10 hingga 13 persen pada 2023.
Rangkaian aksi penolakan ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian di masing-masing daerah yang menggelar unjuk rasa. Di Gedung DPR RI, sebanyak tiga ribu lebih personel gabungan TNI-Polri disiagakan. Demikian pula di titik-titik lainnya.(edo/dwi/rdo)
