Sambas. Bupati Sambas H Satono dengan tegas merespons lima tuntutan masyarakat yang disampaikan elemen Rakyat Bersuara dalam aksi, Selasa (23/9/2025).
Respons dalam bentuk solusi itu antara lain mengenai pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten yang memiliki luas 6.396 km persegi ini. “Kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur,” kata Satono.
Satono pada periode kedua berpasangan dengan Heroaldi, baru enam bulan lebih menjabat. Ia mengharapkan partisipasi semua pihak agar program dapat dikawal bersama.
“Di DPRD Kabupaten Sambas ada 45 anggota dari setiap dapilnya. Saya yakin tidak ada masalah selama didukung penuh oleh seluruh dewan. Bismillah,” kata Satono.
Respons kedua terkait nasib guru honorer P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia menggaransi 3.375 honorer paruh waktu tersebut akan diterima. “Saya sudah bertemu dengan Deputi Kemenpan RI,” ujarnya.
Ekspektasi Satono malah mengingnkan targetnya bisa mencapai 30 ribu. Hanya saja, tidak mungkin langsung mengakomodasi seluruh tenaga honorer, termasuk yang bekerja di rumah sakit. Sebab, data harus diverifikasi dengan valid. “Saya bisa pastikan itu. Selama SK belum terbit, saya minta agar tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
Isu Piutang dan Hibah
Tuntutan lain yang disampaikan para peserta aksi yang mayoritas dari Kecamatan Jawai itu adalah isu soal piutang APBD Rp273 Miliar dan dana hibah Rp150 Miliar. “Itu tidak ada. Saya ingin meluruskan isu itu. Setahu saya per September 2025, utang itu nihil,” ujar Satono.
Untuk meyakinkan hal tersebut, Satono bahkan mengecek ke Sekda Ferry Madagaskar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Sambas.
“Begitu pula isu hibah Rp150 miliar, itu tidak ada. Yang ada hanyalah bantuan berupa aset seperti tiang listrik, jalan desa, dan lain-lain. Hal ini saya sampaikan agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya,” terang Satono.
Tambang Rakyat
Sebanyak 100 orang lebih Elemen Rakyat Bersuara yang digawangi Korlap Erwin mantan Anggota DPRD Sambas ini juga menyoal tambang rakyat. Untuk hal ini, Satono sebulan lalu malah telah membicarakannya di Kantor Gubernur agar ada kepastian hukum melalui WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).
“Di Kalbar saat ini baru ada dua lokasi yaitu di Kapuas Hulu dan Ketapang. Insyaallah saya akan usulkan tambahan, namun harus ada data resmi dari masyarakat supaya tidak menimbulkan fitnah. Jika ada potensi, segera ajukan melalui musyawarah desa agar bisa diproses,” kata Satono.
Tuntutan kelima terkait pembangunan Jalan di Kecamatan Jawai, Tangaran, Selakau, Selakau Timur, Subah, dan titik lainnya. Pihak Pemkab Sambas telah melakukan pemantauan dengan turun langsung ke lokasi.
“Saya sudah turun langsung ke kampung-kampung. Namun pembangunan tentu dilakukan berdasarkan skala prioritas. Mohon beri saya waktu, karena hal ini sudah saya sampaikan ke Sekda dan DPRD. Selama saya dan pak Hero dipercaya, Insyaallah pembangunan akan terus berlanjut,” kata Satono.
Satono yang telah mengunjungi setiap kampung dan 195 desa ini mengaku sangat paham dengan kondisi wilayah yang dipimpinnya.
Untuk pembagunan seluas itu memerlukan waktu dan prioritas. Untuk Tangaran sudah dialokasikan Rp5 miliar tahun ini. Jalan Jawai dari Rambayan Tebas juga sudah berjalan. Begitu pula Sentebang sampai Parit Setia.
Namun, lanjut Satono, adanya efisiensi dana dari pemerintah pusat, mengharuskan ada penundaan. Jika dipaksakan tentu tidak mungkin. “Namun kami tidak akan diam, pembangunan tetap harus dikawal. Saya mohon dukungan hingga tahun 2030 agar pembangunan di Kabupaten Sambas dapat berjalan baik,” paparnya.
Satono menyampaikan terima kasih atas masukan, saran, dan kritik dari masyarakat. “Inilah tanda daerah kita akan maju, karena ada kepedulian bersama untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas,” kata Satono.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
