Ketapang. Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat reaksi dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang. Mereka akan menggelar aksi, Selasa (13/9/2022) pukul 13.30 WIB di Kantor DPRD Ketapang.
“Ada beberapa isu yang kami suarakan. Pertama, kenaikan harga BBM bersubsidi kami nilai sangat menyakiti hati rakyat,” kata Endang Kurniawan, Ketua DPC GMNI Ketapang.
GMNI bersama gabungan organisasi mahasiswa akan menggeruduk Kantor DPRD Ketapang. Selain GMNI, elemen mahasiswa lainnya adalah HMI, PMII, KAMMI, Matan Diskusi Club (MDC), Himpunan Mahasiswa Dayak Ketapang (HMDK) dan BEM STAI AL-Hauld.
Aksi penolakan ini menyusul diumumkannya kenaikan harga tiga jenis BBM yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Ketiga jenis BBM yang harganya naik itu adalah Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax nonsubsidi.
Pertalite naik dari Rp7.650 perliter menjadi Rp10.000 perliter. Solar naik dari Rp5.150 perliter menjadi Rp6.800 perliter. Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 perliter.
Menurut Endang, setidaknya terdapat 10 tuntutan mahasiswa antara lain menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah agar menurunkannya kembali, mendesak pemerintah untuk memburu rente BBM bersubsidi, evaluasi kinerja BPH-Migas, mendesak KPK untuk mengusut BPH-Migas terkait penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, ujar Endang, desakan dan tuntutan lainnya adalah yang sifatnya lokal yakni meminta Pemkab Ketapang untuk menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan.
“Kami juga menuntut DPRD dan Pemkab Ketapang agar mengawasi serta mengevaluasi setiap penjualan LPG yang beredar diluar pangkalan. Kami menilai harga penjualan sangat jauh beda dengan harga pangkalan, harga di dalam kota dan harga di luar kota,” ujar Endang.
Ia juga menuturkan hal lain yang akan menjadi tuntutan peserta aksi adalah meminta pengawasan LPG, harga TBS dan meminta kaji ulang food estate yang ada di 10 proyek strategis Pemkab Ketapang. “Kami tidak main-main atas amanah penderitaan rakyat,” kata Endang tegas.(dwi)
