Home / Birokrasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 17:18 WIB

Mantap Pemkab Sambas Raih IPKD dari KPK RI

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Sambas. Pemkab Sambas meraih penghargaan peringkat pertama Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Pemeringkatan IPKD tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Satono merasa bersyukur atas penghargaan yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca juga:  29.109 Peserta Lulus Calon PPPK Kemenag

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di daerah,” ujar Satono.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk jajaran pemerintahan, aparat pengawas, serta masyarakat yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Sambas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat yang telah mendukung upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sambas. Ini adalah hasil kerja bersama, dan mari kita pertahankan prestasi ini demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Baca juga:  Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham Kalbar

MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah indikator yang digunakan oleh KPK untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Peringkat satu yang diraih Pemkab Sambas menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan di daerah ini berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan KPK. [im]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Konsultasi publik KLHS

Birokrasi

Pemkab Sintang Konsultasi Publik Penyusunan KLHS
Pembahasan awal ini dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir H Fery Madagaskar MSi.

Birokrasi

RPJMD Sambas Mulai Dibahas, Selaraskan Visi Misi Satono Hero
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor (2/2/2026)

Birokrasi

Bupati Sambas Hadiri Rakornas 2026: Laksanakan Program Prioritas
Abdullah Azwar Anas

Birokrasi

Kepala LKPP Dilantik Jokowi Jadi Menpan RB
Dedi Prasetyo, Wakapolri yang menggantikan Ahmad Dofiri

Birokrasi

Dofiri Pensiun, Wakapolri Dijabat Dedi Prasetyo
P2HAM Kanwil Kumham Kalbar

Birokrasi

Pencanangan Layanan Publik Berbasis HAM
Heri Anggota DPRD Melawi

Birokrasi

Hak Interpelasi Usut Utang Melawi Rp97 M
pontianak-times.co.id

Birokrasi

656 Polisi Dikerahkan Jaga Jokowi di Sintang
error: Content is protected !!