Jakarta. Dewan Pers rapat koordinasi bersama lembaga terkait untuk mengantisipasi info hoaks yang cenderung naik menjelang Pemilu.
Rapat koordinasi digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/2023) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi atau iklan terkait pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto dalam siaran pers diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Rabu (11/1/2023).
Totok menjelaskan masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama dengan berbagai pihak, terkait hal tersebut.
Rapat koordinasi yang dibuka Plt Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya tersebut dihadiri Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu Asmin Safari Lubis, Anggota Dewan Pers dan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo.
Irjen Pol Dedy Prasetyo mengingatkan info hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Hal itu becermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019.
“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy.
Tugas utama polisi, kata Dedy, mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses. Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu.
Antisipasi
Tentang ancaman hoaks ini anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengingatkan aparat harus mengantisipasi berbagai bentuk atau cara untuk menyebar informasi hoaks di media sosial.
Namun ia memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks itu memiliki cara baru untuk menyiasati penyebaran hoaks.
Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo dan peserta rapat koordinasi lainnya mengakui sangat sulit mengatur media sosial. Padahal, media sosial yang paling banyak menyebarkan hoaks.
Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks.
Secara khusus anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, berharap dalam setiap proses pembuatan aturan terkait pelaksanaan dan pemberitaan pemilu bisa melibatkan Dewan Pers.
“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” tuturnya. (dwi/*)
