Home / Birokrasi

Senin, 5 Desember 2022 - 17:39 WIB

Komisi I Setuju Panglima TNI Tanpa Voting

Meutya Viada Hafid saat memimpin RDPU Komisi I DPR RI, Jumat 2/12/2022)

Meutya Viada Hafid saat memimpin RDPU Komisi I DPR RI, Jumat 2/12/2022)

Jakarta. Komisi I DPR RI secara musyawarah tanpa voting telah menyetujui Laksamana H Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Jenderal M Andika Perkasa.

“Keputusan ini secara mufakat, tidak ada voting. Dengan demikian kami sampaikan keputusan rapat internal Komisi I. Kami mengucapkan selamat atas disetujuinya Panglima TNI yang baru,” kata Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, Jumat (2/12/2022).

Meutia memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait calon Panglima TNI agenda fit and proper test. Yudo pada kesempatan tersebut menyampaikan visi misinya bertajuk Mewujudkan institusi TNI sebagai Patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperkokoh tiga matra dalam menjaga kedaulatan negara.

Baca juga:  Dito, Kader Muda Golkar Jadi Menpora

Dalam RDPU yang disiarkan langsung melalui streaming kanal DPR RI ini, Meutya menyampaikan harapan semoga Laksamana Yudo bisa mengemban amanah ke depan sebagai panglima TNI dengan baik.

Proses terpilihnya Yudo setelah hampir tiga jam melalui penyampaian visi misi terbuka. Selanjutnya pendalaman dilakukan oleh 9 Fraksi DPR RI melalui tanya jawab. Berlanjut dengan rapat internal Komisi I.

Baca juga:  Apresiasi untuk Sugiyatmo dari Bupati Sambas

“Kami menyampaikan pandangan masing-masing satu suara, tidak ada yang berbeda. Komisi I telah mendengarkan pemaparan visi misi calon Panglima TNI beserta strategi, program prioritas serta kebijakan yang akan dijalankan,” ujar Meutya yang juga legislator dari Partai Gokar ini.

Sebelumnya, Yudo menjadi calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada pimpinan DPR RI. Komisi I DPR RI menyetujui pengangkatan Kapa Staf Angkatan Laut ini sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang berakhir jabatannya pada 21 Desember 2022.(rdo)

Share :

Baca Juga

Seleksi POltekip dan Poltekim

Birokrasi

Pria Wibawa Terima Hasil SKD Poltekip Poltekim
Men PAN RB menginstruksikan seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menyusun usulan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen ASN 2026.

Birokrasi

Rekrutmen ASN 2026: Instansi Diminta Usul Formasi hingga 31 Maret
LBP memimpin Rakor membahas ketersediaan oksigen selama masa PPKM Darurat, Minggu (4/7/2021).

Birokrasi

Oksigen 800 Ton Sehari di Musim Covid
Massa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kategori R4 di Kabupaten Mempawah menggeruduk Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Selasa (19/8/2025)

Birokrasi

Geruduk BKPSDM, Massa P3K Mempawah Kecewa
pontianak-times.co.id

Birokrasi

72 Tahun Imigrasi Jaga Gerbang Negara
Syukuran HDKD 77

Birokrasi

Syukuran HDKD 77 Kemenkumham Kalbar
Dadi Bupati Melawi dan Adiknya, Hendegi Januardi Wakil Ketua DPRD Melawi

Birokrasi

Utang Rp97 M, Perbup Melawi Bermasalah
Sosialisasi Arsip

Birokrasi

Kumham Kalbar Sosialisasi Arsip Era Digital
error: Content is protected !!