Pontianak. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk bersinergi dengan media massa.
“Kami sangat berterimakasih kepada media yang telah mendukung pengawasan dan mengedukasi pemilih. Kalau ada media yang diperlakukan tidak baik oleh jajaran kami di daerah, tolong sampaikan,” kata Ruhermansyah, Rabu (27/7/2022) di Harris Hotel.
Penyampaian Ruhermansyah ini mengawali sambutannya saat membuka Media Gathering, Persiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kalbar, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Kalbar, dan Akademisi IAIN bidang penyiaran dan Informasi.
Ruhermansyah mengharapkan dukungan media massa dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang. Media massa berperan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.
Media gathering kali ini memaparkan sekilas tentang refleksi penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kemudian memetakan untuk persiapan pengawasan menghadapi tahun politik 2024.
Politik Uang
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza tampil memberikan panduan jalannya media gathering.
Menurut Faisal, pada pemilu 2019 munculnya polarisasi masyarakat dengan kemunculan politik identitas. Keterbelahan masyarakat dalam Pilpres sangat terasa. “Catatan lain, kita negara yang memiliki demokrasi yang prosedural ketika demokrasi di negara lain mengalami regresi. Secara prosedural memang stabil tetapi kualitas menurun,” ujar Faisal.
“Kita juga menghadapi revolusi digital. Banyak orang lebih suka curhat ke media sosial dibanding ke Bawaslu misalnya. Situasi inilah yang membuat berkembangnya berbagai persepsi hingga ujaran kebencian yang semakin,” kata Faisal.
Ia merilis data Kominfo soal peningkatan hoaks yang mencapi 200%. “Menurut saya, kita harus antisipasi hal ini,” ujarnya.
Bawaslu, kata Faisal, ingin memastikan bahwa selain soal elektoral proses terkait teknik kepemiluan yang didalamnya ada tahapan-tahapan, juga harus memastikan non elektoral proses ini tidak mengganggu jalannya proses demokrasi.
“Misalnya berita bohong dan ujaran kebencian. Ini yang perlu kita keroyok untuk solusinya,” kata pemilik sapaan Ical ini seraya menyebutkan pihaknya akan terus membuka diri seluas-luasnya memberikan akses kepada masyarakat.
Selain hal itu, Faisal juga mengupas tentang politik uang yang dari hasil penelitian menyebutkan politik uang di Indonesia sangat besar dibandingkan negara lainnya di Asia. “Ini akan mempengaruhi kualitas demokrasi kita,” ujarnya.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie
