Home / Birokrasi

Jumat, 28 November 2025 - 18:18 WIB

Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati Mempawah Dikecam

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Mempawah — Pengesahan anggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 miliar, mendapat kecaman.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi masyarakat.

“Keputusan itu tidak tepat. Kabupaten Mempawah sedang menghadapi tekanan keuangan, namun pemerintah daerah justru memilih mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang dinilai tidak memiliki urgensi,” kata Muslim, Jumat, (28/11/2025).

Muslim menganggap kebijakan itu gila. Di satu sisi pemerintah memotong TPP ASN sampai 20 persen dengan alasan efisiensi. Tapi di sisi lain mereka menganggarkan rumah dinas baru Rp22 miliar. “Logika apa yang dipakai,” tanya Muslim.

Baca juga:  KMKS Desak Gubernur dan DPRD Kalbar Urus 2 Pulau

Ia menjelaskan, kondisi anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja. Selain pemangkasan TPP ASN, pemerintah juga menghadapi pengurangan anggaran dari pusat sebesar Rp135 miliar. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah dinas mewah dinilai sebagai prioritas yang tidak tepat.

Muslim menambahkan bahwa rumah dinas bupati yang lama masih layak digunakan, sehingga pembangunan rumah baru tidak memiliki alasan mendesak selain demi kenyamanan pejabat. Padahal, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan penting seperti infrastruktur yang belum merata hingga layanan dasar yang belum maksimal.

“Untuk apa rumah dinas baru ini, Untuk rakyat atau hanya demi kenyamanan pribadi. Di tengah masyarakat yang susah dan tunjangan ASN yang dipotong, keputusan ini menunjukkan pemerintah tidak punya empati,” ujarnya.

Baca juga:  BEM Polnep Minta Tinjau Ulang Rencana Pembangunan Pendopo Mempawah

IKAMI Sulsel Mempawah mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai anggaran seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

Dengan meningkatnya suara kritis dari berbagai kalangan, publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya, apakah tetap melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut atau mengevaluasinya kembali demi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Firnanda | Editor: Kisra Ramadani

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Men PAN RB menginstruksikan seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menyusun usulan kebutuhan pegawai untuk rekrutmen ASN 2026.

Birokrasi

Rekrutmen ASN 2026: Instansi Diminta Usul Formasi hingga 31 Maret
Sumastro

Birokrasi

Sumastro Gladi Resik Pelantikan Pj Walikota
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr Emilwan Ridwan, menandatangani komitmen bersama dalam apel di Halaman Kantor Kejati Kalbar, Kamis (12/2/2026).

Birokrasi

Kejati Kalbar Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM
Kajati Kalbar Muhammad Yusuf

Birokrasi

Selamat Datang Kajati Kalbar M Yusuf
Buket Bunga Matahari Prabowo

Birokrasi

Buket Bunga Matahari untuk Prabowo
Jamras

Birokrasi

Gubernur Kalbar Diminta Tolak Sumastro
Seleksi CASN Kemenkumham

Birokrasi

Kemenkumham Buka Pendaftaran CASN 17 September
CPNS Kejaksaan 2023

Birokrasi

Kejaksaan RI Perlu 7.846 Formasi CPNS
error: Content is protected !!