Home / Peristiwa

Kamis, 6 Oktober 2022 - 11:46 WIB

Tentara Indonesia Tak Pernah Berubah

Prajurit Roda Rantai Resimen Kavaleri 1 Marinir (Menkav 1 Mar) memecahkan rekor MURI Water Trappen dalam HUT TNI ke-77 tahun 2022 di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara, Rabu (5/10/2022). Foto: tni.mild

Prajurit Roda Rantai Resimen Kavaleri 1 Marinir (Menkav 1 Mar) memecahkan rekor MURI Water Trappen dalam HUT TNI ke-77 tahun 2022 di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara, Rabu (5/10/2022). Foto: tni.mild

Untuk tujuan perang melawan invasi Sekutu AS, 9 Maret 1943 PM. Jepang Hideki Tojo mendirikan organisasi Poesat Tenaga Rakyat (Poetra) yang mencakup untuk semua. Ketua Soekarno, Wakil Hatta, ditambah Ki Hadjar Dewantoro dan pemimpin Islam terkemuka, KH HM Mansoer asal Madura. Bulan September 1943 Poetra mensponsori berdirinya Tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Anggotanya 120 ribu personel bersenjata, ketuanya Gatot Mangkupradja. Soekarno, Hatta,  anggota Poetra, dan anggota PETA semuanya pribumi nasionalis dan militan. Tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk menjamin keamanan umum. Kasumnya Letjen Urip Soemohardjo. Panglima Besar TKR terpilih Jenderal Soedirman, semula menjabat Panglima Divisi V/Banyumas. TKR inilah yang jadi TNI.

Pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada bangsa Indonesia bahwa satu-satunya hak milik Nasional Republik yang tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, hanya TNI.

Namun pada dasawarsa terakhir, TNI terindikasi terjebak perubahan akibat tekanan infiltarasi politik etnisitas bangsa lain yakni:— ECI—Cina Komunis—Cina Kuomintang. Ini diidentifikasi dari upaya pengkhianatan politik etnisitas:—ECI—Cina Komunis—Cina Kuomintang, yang dibungkus rapi dengan aspirasi:— “toleran”—“persatuan”— “Bhinneka Tunggal Ika”.

Upaya politik etnisitas:— ECI—Cina Komunis—Cina Kuomintang tersebut, bertujuan aneksasi NKRI dari kuasa Pribumi melalui saluran demokrasi. Infiltrasi ini lebih lunak dari metode aneksasi terhadap Negara Turkistan yang dijadikan Provinsi Xin Jiang, oleh Cina Komunis. Mendekati halusnya proses aneksasi etnis Cina terhadap Singapura dari etnis Melayu sebagai penguasa Kesultanan Temasek/Singapura. 

“Toleran” menurut ECI, indikasinya harus menerima ECI menjadi pemimpin politik Pribumi pada struktur negara dengan alasan “equal before the law”. Aspirasi ini keliru! Equal hanya di depan hukum dan individual, tapi di depan politik senantiasa struktural  yaitu Pribumi penguasa atas Non Pribumi. Sebab penentu berdirinya suatu negara adalah politik etnisitas bukan hukum.

Jika ECI keberatan silahkan cari negara lain. Memang penegakkan kedaulatan negara seperti ini. “Persatuan” dimaksudkan ECI sebagai WNI asal bangsa asing meskipun masih berstatus pengkhianat Negara Pancasila, harus diterima menjadi variabel “persatuan” Indonesia. “Bhinneka Tunggal Ika” dihubungkannya  dengan kemajemukan masyarakat Indonesia, bahwa di antara variabelnya, ECI.

Meskipun dalam latar belakang konsensus nasional Bhinneka Tunggal Ika tanpa ECI. Namun kalau Pribumi menolak ECI, ancamannya berhadapan dengan TNI. Ini juga lebih keliru! Filsafat Bhinneka Tunggal Ika mulai digunakan di Kerajaan Singhasari melalui paham filofofis “beda itu”, “satu itu” (solusi konflik sektarian Hindu-Budha),  yang berhasil menumpas invasi Cina di Nusantara.

Indikasi lain, tahun 2020 TNI terjebak politik partisan. Fakta ini ditunjukkan oleh keputusan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan anggota TNI untuk menurunkan paksa baliho IB HRS. Padahal IB HRS bukan musuh negara yang harus ditindak TNI sebagai alat negara. Cukup Satpol PP. Tapi betul IB HRS dimusuhi:—ECI pengusaha kemaksiatan—ECI penyebar KKN—ECI penyebar Komunisme di negeri ini—ECI  dan Cina Komunis berusaha melemahkan pemerintah Indonesia dan TNI.

Dalam pada itu, ECI sadar bahwa musuhnya di negeri ini ialah:—TNI—Ummat Islam—Pribumi. Pada aspek lain, TNI, BIN, Kejagung, Polri, dan BAIS tak pernah merilis hasil risetnya bahwa ECI dan Cina Komunis tak lagi berstatus pengkhianat terhadap Negara Pancasila. Tapi sudah dibolehkan masuk ke dalam Asta Gatra Nasional. Fenomena ini mengesankan dapat perlindungan politik etnisitas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan klausul  “ujaran kebencian”.

Akibatnya ECI dimuliakan dan Pribumi dihinakan. Ini tak adil! Kita semua mungkin tak sadar kalau ECI—Cina Komunis—Cina Kuomintang akan memperalat TNI melakukan represif dalam merealisasikan niat aneksasinya terhadap NKRI. Inilah Anarchy Democracy. Mahasiswa boleh demo tapi tak pernah dikabulkan; berlaku sistem demokrasi tapi berlaku represif.

TNI harus berketetapan hati kembali ke khitohnya yaitu sebagai alat negara. Tugas TNI mengemban politik negara seperti pada makna pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman yakni “tak pernah berubah-rubah berhadapan dengan segala macam soal dan perubahan”. Politik negara ialah “negara sebagai kekuasaan politik dan oleh sebab itu negara adalah  kekuasaan diskriminatif terhadap bangsa lain atau negara lain”. WNI ECI totok identitasnya bangsa lain juga, diperlakukan diskriminatif tak salah dengan rujukan politik negara. Negara lain juga bertindak begitu.

Dari situ kita semua harus  paham bahwa TNI sebagai alat negara harapan semua Pribumi. Sebab secara alamiah:—TNI dari Pribumi—TNI untuk Pribumi—TNI oleh Pribumi. Dari situ diketahui persis bahwa “titik temu NKRI harga Mati” dalam Negara Pancasila adalah Pribumi.

Dengan demikian jika ada Pribumi diperlakukan tak adil maka TNI berkewajiban membebaskannya. Sebaliknya bukan alat kekuasaan bagai yang diindikasikan perintah Pangdam Jaya tersebut. Kasihan TNI terlibat dalam urusan sederhana yakni politik etnisitas antara:—Jokowi—IB  HRS—ECI dan Cina Komunis yang tak mau diselesaikan sendiri lalu membiarkan TNI menanganinya walaupun caranya Anarchy Democracy. 

Di sini jelas pula bahwa TNI bukan dari ECI, TNI bukan untuk ECI, TNI bukan oleh ECI. Sebab asal usul ECI adalah bangsa lain, Cina Komunis. TNI patut pula memperbaharui memori politik etnisitasnya bahwa Cina Komunis dan Cina Kuomintang, benar dua negara berbeda. Namun keduamya masuk “One China Policy”. Cina Komunis melalui pemimpinnya Mau Tse Tung sekarang dilanjutkan Xi Jinping, mengemban  misi mengkomuniskan semua etnis Cina termasuk Overseas Chinese.

Sedangkan Cina Kuomintang melalui pemimpinnya Chiang Kai Shek sekarang dilanjutkan Tsai Ing-wen mengemban misi pembaharuan Cina dari Kekaisaran menjadi negara demokrasi. Jadi keduanya berbeda aliran politik namun memiliki tujuan “One China Policy”. Artinya siapa saja yang menang, itulah penentu ideologi politik Cina, mau sistem Komunis atau sistem demokrasi di Main Land China.

Nah, dengan jelasnya infiltrasi dan kamuflatif— ECI—Cina Komunis—Cina Kuomintang di Indonesia, maka melalui peringatan HUT TNI ke-77 tahun ini, Pribumi mengharapkan kepada TNI untuk konsistem pada tegaknya politik negara yang sesuai dengan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman di atas.

Harapan ini penting jadi atensi TNI, sebab  TNI adalah pejuang revolusioner yang turut dalam proses pencapaian Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Seokarno-Hatta. TNI mendahului Negara Pancasila. Oleh karena itu, TNI adalah simbol integrasi nasional. Kasus seperti ini di dunia hanya ada 4 negara yakni Indonesia (1945), Vietnam (1945), Israel (1948), dan Aljazair (1962).

Penulis: MD La Ode (Expert Politik Etnisitas)

Share :

Baca Juga

Korban tenggelam terseret arus laut

Peristiwa

Korban Terseret Arus Pantai Samudra Meninggal
Merah Putih Rekor Muri

Peristiwa

2022 Merah Putih Pecahkan Rekor MURI
pontianak-times.co.id

Peristiwa

TCM Ngamuk Lempar Legislator Singkawang
Balik Mudik Presisi 2023

Peristiwa

Balik Mudik Gratis Presisi 2023 Mempawah
Nelayan Tenggelam

Peristiwa

Nelayan Mempawah Tenggelam Tersangkut di Pukat Ikan
Hendri Iswanto dan Suhartoyo

Peristiwa

21 Tahun Singkawang Jangan Lupakan Pejuang
Pembunuhan Pasutri Lansia

Peristiwa

Sadis, Pasutri Lanjut Usia di Kubu Raya Dibunuh
pontianak-times.co.id

Peristiwa

Youtube BNPB Diretas Ditengah Bencana
error: Content is protected !!