Pontianak. Presiden RI Joko Widodo mempersilakan usulan ganti nama Pelabuhan Kijing atau Tanjungpura diajukan kepada pemerintah pusat.
“Nama pelabuhan ini diubah atau berbeda, silakan diajukan ke pemerintah pusat (presiden). Seluruh aspirasi yang ada, akan kita tampung. Tetapi hari ini telah kita resmikan,” kata Joko Widodo, Selasa (9/8/2022) pada acara peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Mempawah, Kalimantan Barat.
Jokowi hadir ke Kalimantan Barat ditemani Ibu Negara Iriana. Hadir dalam peresmian tersebut para undangan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komisi V DPR-RI beserta anggotanya, jajaran Pelindo II, Gubernur Kalbar, Wagub, Forkopimda, jajaran Pelindo II, dan kalangan pimpinan BUMN.
Pernyataan presiden soal perubahan nama itu setelah merespons usulan pergantian nama Pelabuhan Kijing menjadi Pelabuhan Tanjungpura. Hal ini telah memantik perseteruan warga bernama Maman Suratman dengan Gubernur Kalbar hingga berujung ke pelaporan polisi.
Pengamat Kebijakan Publik, M Chandra Djamaludin menjelaskan pemberian nama Pelabuhan Tanjungpura sudah pas dan tepat. Itu merujuk pada sejarah kerajaan yang berdiri pada abad ke 8-10 M yang pengaruh dan kekuasaannya meliputi hampir seluruh pulau Kalimantan. Ibukotanya bernama Tanjungpuri yang diperkirakan berada di Kabupaten Ketapang saat ini.
“Pemberian nama yang hanya berdasarkan emosi primodial tanpa berdasarkan konsep pemikiran, mencerminkan masih sempitnya wawasan. Seharusnya mencerminkan semangat, harapan dan manfaat untuk kemajuan,” ujar Chandra.
Menurutnya, nama Pelabuhan Internasional Tanjungpura sangat cocok dan selaras dengan ibukota negara Nusantara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Pelabuhan ini dicanangkan sebagai pelabuhan kontainer dan curah terbesar di pulau Kalimantan.
“Diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Barat,” kata Chandra. (rdo)
