Jakarta. Perisai Prabowo menyiapkan 100 ribu kader untuk menangkal serangan siber, menyusul insiden kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan malware.
Demikian kesimpulan diskusi bertajuk Relawan Perisai vs Ancaman Siber, Menjaga Demokrasi dan Keamanan Data, Jumat (5/7/2024) di Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Jalan Veteran II Gambir, Jakarta Pusat.
Dari diskusi itu SMSI berharap kepada Relawan Perisai Prabowo untuk membentuk tim yang bekerja secara masif. Caranya, membentuk tim yang terdiri dari minimal 100 ribu kader Perisai Prabowo yang tersebar mulai dari kecamatan hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Relawan penangkal serangan siber itu sebelumnya dididik menjadi pasukan siber yang pada akhirnya dapat menangkal ancaman maupun serangan siber.
Kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu dianggap telah mengganggu kepercayaan publik terhadap keamanan data. “Indonesia kini dihadapkan pada berbagai jenis ancaman siber, termasuk serangan malware, phishing, dan disinformasi,” kata Jojon Novandri, Sekjend Relawan Perisai Prabowo.
Menurutnya, serangan-serangan ini tidak hanya mengancam keamanan data pribadi dan organisasi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas demokrasi.
“Ancaman siber ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mengganggu proses demokrasi yang sehat,” ujar Jojon.
Jojon menjelaskan peran generasi milenial, khususnya yang tergabung dalam Relawan Perisai Prabowo, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data. Mereka didorong lebih kritis dan tanggap terhadap informasi yang diterima di media untuk menghindari bahaya siber.
“Milenial adalah agen perubahan. Kami percaya mereka memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga keamanan data di era digital,” kata Jojon.
Dalam forum diskusi itu, Ketua Umum SMSI Firdaus menjelaskan ancaman kebocoran data telah menjadi perhatian serius pengusaha media online, hampir tiap hari anggota SMSI mendapat serangan siber hanya saja hal tersebut mampu ditanggulangi.
“Serangan siber adalah keniscayaan, tinggal sikap pemerintah apakah serius atau tidak dalam menanggulanginya,” terang Firdaus.
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
