Sambas – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak pihak Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sambas untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai beredarnya daftar hitam (blacklist) atau pembekuan status terhadap enam pemain sepak bola lokal.
Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, Jumat (3/4/2026) menegaskan langkah yang diambil Askab PSSI Sambas sangat tidak proporsional dan mencederai prinsip keadilan dalam pembinaan olahraga daerah.
Menurut Azwar, kebijakan tersebut dinilai sepihak dan tidak transparan karena melarang para pemain berpartisipasi dalam berbagai turnamen antarkampung (tarkam) di wilayah Kabupaten Sambas.
Seperti dikatahui, polemik ini mulai mencuat ke publik pasca bergulirnya kompetisi Liga 4 Zona Kalimantan Barat.
“Kami menilai ada kejanggalan serius dalam prosedur pemberian sanksi ini. Jika memang ada pelanggaran, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, terbuka, dan adil. Pemain berhak mengetahui tuduhan mereka dan diberikan ruang untuk membela diri,” tegas Azwar.
KMKS menilai tindakan memutus ruang gerak pemain di ekosistem tarkam tanpa dasar aturan yang jelas justru menghambat potensi atlet lokal.
Senada dengan hal itu, pengurus KMKS, Hebin, menekankan pentingnya transparansi federasi terhadap nasib para pemain.
“Keputusan ini tidak adil. Para pemain seharusnya mendapatkan kejelasan. Harus ada ruang bagi mereka untuk mengetahui alasan sanksi serta memberikan pembelaan,” tambah Hebin.
Dampak dari kebijakan ini, gelombang ketidakpercayaan publik mulai meluas. Di platform change.org, muncul petisi bertajuk “GANTI KETUA ASKAB SAMBAS” yang kini mendapat sorotan luas dari masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Sambas.
KMKS menyatakan akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada langkah konkret atau penjelasan resmi dari pihak federasi. Mereka memperingatkan bahwa protes masyarakat akan terus meluas jika Askab PSSI Sambas tidak segera membuka ruang dialog dengan para pemain yang terdampak.[im]
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
