Jakarta. Lima agenda besar Bangsa Indonesia dikemukakan Presiden Joko Widodo. Ia mengajak seluruh komponen bangsa bersatu padu, mendukung agenda besar tersebut.
Hal tersebut disampaikan Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPD dan DPR RI dalam rangka HUT 77 Proklamasi Kemerdekaan, Selasa (16/8/2022) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Kelima agenda besar tersebut antara lain pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Keempat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Secara terperinci, Jokowi menjabarkan agenda pertama harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Di tahun 2014, hanya sekitar Rp 16 triliun, tetapi di tahun 2021 meningkat menjadi Rp306 triliun karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Di akhir tahun 2022 ini, diharapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel.
Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia. Setelah nikel, Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah.
“Kita harus berani membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” kata Jokowi.
Agenda kedua selain hilirisasi yakni optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.
Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. “Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujar Jokowi.
Upaya tersebut, kata Presiden, bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula halnya dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia.
Untuk konsumsi beras, lanjutnya, sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir untuk beras konsumsi. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” kata Jokowi.
Agenda ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. “Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci.
“Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai.
Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari transparansi internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku antikorupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah telah tandatangani.
Jokowi juga menekankan reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik.
Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabilitas. “Kita juga baru saja menjadi tuan rumah Asian Para Games di Solo dan alhamdulilah kita menjadi juara umum,” papar Jokowi.
Agenda keempat dijelaskan Jokowi mengenai UMKM yang harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan Sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebanyak 19 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM . Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan.
Agenda kelima adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.
IKN juga, lanjut Jokowi, bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. (rn1)
Secara lengkap, pidato Presiden Joko Widodo dapat www.setneg.go.id
