Home / Birokrasi

Sabtu, 23 April 2022 - 23:20 WIB

Pria Wibawa Gantikan Fery di Kemenkumham

Yasonna H Laoly melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman Jakarta, Jumat (22/4/2022)

Yasonna H Laoly melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman Jakarta, Jumat (22/4/2022)

Jakarta. Rotasi kepemimpinanterjadi di tubuh Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat. Menkumham, Yasonna H Laoly melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang sebelumnya dijabat, Fery Monang Sihite digantikan oleh Pria Wibawa. Fery selanjutnya menjadi Analis Keimigrasian Ahli Utama. Pria Wibawa sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Baca juga:  Hari Tenun, Tito Ajak Daftarkan HKI

Selain itu, Kepala Divisi Keimigrasian kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Pamuji Raharja pindah tugas sebagai Kepala Divisi Keimigrasian DKI Jakarta. (r-2/kumham)

Berikut Daftar Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Yasonna dan akan menjabat di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat:

  • 1. Pria Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah.
  • 2. Tato Juliadin Hidayawan sebagai Kepala Divisi Keimigrasian  yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
  • 3. Harniati sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM NTB.

Share :

Baca Juga

Bupati Sambas Satono bersama Presiden RI Prabowo Subianto usai pelantikan kepala daerah serentak.

Birokrasi

Satono Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang
Muslim, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mempawah

Birokrasi

HMI Desak Tunjangan Rumah DPRD Mempawah Rp12–13 Juta Dihapuskan
Jaksa Agung RI, ST Burhanudin dan surat penunjukkan Plt Waja dan Plt JAM Bin

Birokrasi

Jaksa Agung RI Tunjuk Plt Waja dan Plt JAM Bin
Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie

Birokrasi

Kritik Dibalas Walikota Sebut Hanura Banci
Masyarakat menggunakan alternatif jalan komplek perumahan akibat penyekatan PPKM di Kota Pontianak. foto: dok

Birokrasi

GMNI Minta Pemkot Atasi Dampak PPKM
Heri Anggota DPRD Melawi

Birokrasi

Hak Interpelasi Usut Utang Melawi Rp97 M
Raker, RDP dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, kepala daerah, serta asosiasi pemerintah daerah di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Birokrasi

DPR Jamin PPPK Tak Dipecat Akibat Minim Fiskal Daerah
Sertijab Pimpinan SAR Pontianak

Birokrasi

Junetra Pimpin SAR Pontianak Gantikan Yopi
error: Content is protected !!